Muarasultra.com, Unaaha – Jelang Ramadhan Ratusan pekerja PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS), Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Pengurus Unit Pekerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) bakal melakukan mogok kerja.
Aksi mogok kerja yang diagendakan Rabu 22 Maret 2023 atau tepat sehari sebelum Ramadhan itu dilatarbelakangi karena banyaknya ketimpangan yang terjadi dalam perusahaan, yang dinilai tidak sesuai Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 Mulai dari upah, jam kerja, surat peringatan (SP) siluman, kesenjangan sosial, pembohongan publik dan masalah lainnya.
Ketua PUK KSPN PT VDNI Konawe, Muhammad Alkab menuturkan beberapa kali pihaknya melakukan mediasi bersama Pemda Kabupaten Konawe dan pihak manajemen perusahaan asal Tiongkok tersebut namun setelah mediasi tidak ada tindak lanjut dan realisasi hasil Mediasi itu.
“Kami dari Aliansi Serikat Pekerja PUK KSPN PT OSS, VDNI dan SPTK Kabupaten Konawe akan melaksanakan aksi mogok kerja sesuai Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja,” terang Alkab melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/3/23).
Pelaksanakan aksi mogok kerja ini nantinya akan dilaksanakan di seluruh wilayah PT OSS, VDNI, PLTU dan Jetty.
Alkab selaku Jendral PUK KSPN PT VDNI menjelaskan, dalam aksi mogok kerja tersebut terdapat tiga poin tuntutan, yaitu:
Mendesak perusahaan melaksanakan prosedur perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.
Pihak perusahaan merealisasikan upah atau gaji pokok plus tunjangan sesuai yang tertera dalam website upahkerja.com.
“Kami menduga perusahaan melakukan pungutan liar (pungli) melalui denda-denda karyawan, dan banyak kecurangan lainnya,” jelasnya.
Perihal rencana aksi mogok kerja jelang Ramadhan itu, Alkab memastikan bahwa pihaknya telah menyurat kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakertrans), Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, hingga kepada pihak keamanan (security).
“Soal aksi mogok kami sudah menyurat ke Disnakertrans, Polda, DPRD dan juga pos-pos security,” ungkapnya.
Laporan : Redaksi
