Muarasultra.com, KONAWE — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Konawe, Ilham Saputra Jaya, S.H., mendesak DPRD Konawe segera memanggil seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Konawe untuk dilakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Desakan tersebut disampaikan menyusul kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya SPBU Unaaha, Lalosabila, dan Wonggeduku.
Menurut Ilham, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi, sementara ketersediaan Pertalite di sejumlah titik dinilai semakin sulit diperoleh.
Dampak lainnya, kelangkaan Pertalite turut memicu kenaikan harga BBM di tingkat pengecer. Harga Pertalite yang dijual secara eceran dilaporkan mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter.
“Kami mendesak DPRD Konawe untuk segera memanggil seluruh pengelola SPBU. Harus ada hearing atau RDP untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab kelangkaan dan panjangnya antrean BBM ini,” tegas Ilham.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ilham juga meminta DPRD Konawe melibatkan dinas terkait serta aparat penegak hukum (APH) dalam mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat agar penyalurannya benar-benar sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
“Kami berharap DPRD, dinas terkait dan APH tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kalau memang ada persoalan dalam distribusi, segera dicari akar masalahnya dan diberikan solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, RDP penting dilakukan agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan BBM bersubsidi di Konawe, termasuk mekanisme distribusi dan pengawasan di setiap SPBU.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Pemerintah dan pihak terkait harus hadir memberikan kepastian dan memastikan BBM bersubsidi tersedia serta tepat sasaran,” pungkasnya.
Laporan : Febri Nurhuda
Pertalite Langka, Antrian Mengular, KNPI Konawe Desak DPRD Gelar RDP dengan Seluruh Pengelola SPBU
