Muarasultra.com, KENDARI – Pengadaan mobil dinas baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan sorotan dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Kendari, Andi Awaluddin.
Mobil dinas baru merk Hyundai dengan taksiran harga miliaran rupiah per unitnya itu, diketahui telah diserah terimakan kepada unsur pimpinan DPRD Sultra tahun ini. Bahkan dari beberapa kesempatan mobil dinas baru tersebut kerap terparkir di lobi perkiran khusus unsur pimpinan DPRD Sultra.
Adapun pengadaan atau belanja mobil dinas baru unsur pimpinan DPRD Sultra periode 2024-2029, tertera dalam Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJP).
Pada laman tersebut, tertera nama paket belanja kendaraan dinas roda empat dengan pagu sebesar Rp5.589.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Andi Awaluddin mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD, prinsipnya bagaimana kemampuan daerah untuk melakukan kebijakan yang berbasis pemerataan dan mampu merespon harapan dan keinginan masyarakat.
“Tapi ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPR Saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPR utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” ucap dia, Kamis (2/10/2025).
Menurut dia, DPRD tidak lagi memandang penting harapan dan suara-suara rakyat, mereka lebih cenderung mementingkan bagaimana kenyamanan fasilitas, dengan standar kemewahan yang dipertontonkan kepada publik.
“Saya pikir itu sangat mencederai perasaan publik, dan ini menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada DPR lembaga legislatif. DPRD Sultra utamanya hari ini tidak punya kepekaan sosial,” tegas Andi Awaluddin.
Jika legislatif peduli dengan kondisi masyarakat hari ini, harusnya dari awal dilakukan revisi anggaran, kalau semisal dibahas di periode sebelumnya. Namun ini dibiarkan, dinikmati, dan dianggap salah satu fungsi pelayanan.
“Persoalannya, bagaimana kepekaan sosial, bagaimana empati sosial para petinggi DPRD Provinsi ini bisa merasakan gejolak perhatian masyarakat ketika ada isu kritik rakyat Indonesia pada lembaga DPRD atau DPR,” tutur Dosen Ilmu Politik UMK Kendari ini.
Kedepan, kata dia, legislator mesti harus lebih peka lagi dengan kondisi rakyatnya,
menjadi jembatan atau bahan evaluasi bahwa anggota DPRD tidak serta-merta banyak menghabiskan anggaran daerah.
Harusnya anggota atau unsur pimpinan DPRD Sultra berpikir bagaimana anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan memperkaya diri, memfasilitasi diri dengan kemewahan dan lain-lain.
“Tapi poinnya adalah bagaimana kepekaan sosial anggota DPR, kepekaan terhadap isu-isu yang lagi panas-panasnya menjadi perhatian publik masyarakat Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana kinerja DPRD selama ini yang tidak mencerminkan representasi masyarakat, tidak mencerminkan harapan masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, La Ode Butolo yang hendak di konfirmasi awak media, menurut salah satu staf DPRD Sultra, yang bersangkutan sedang berada di luar daerah.
Laporan : Redaksi
