Muarasultra.com, KONAWE – Kurang lebih satu bulan lagi pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum akan dihelat oleh penyelenggara Pemilu.
Dengan anggaran yang begitu fantastis sudah selayaknya negara mendapatkan hasil Pemilu yang sepadan, yakni lahirnya pemimpin negara yang berkualitas yang mampu mewujudkan cita-cita luhur bangsa seperti yang tertuang dalam undang-undang.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Dr. Ardin, S.Sos., M.Si., saat menjadi narasumber dalam kegiatan dialog sosialisasi pemantau Pemilu Independen yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Konawe di salah satu cafe di Unaaha, Selasa (19/12/2023).
Selain Ketua DPRD Kabupaten Konawe Ardin, sebagai narasumber hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Dr. Musafir Menca, SH. MH., serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Konawe Restu Tebara.
Kata Ardin, dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang ada 5 isu yang berpotensi mengganggu pelaksanaan demokrasi 5 tahunan ini.
Pertama, netralitas ASN dan penyelenggara Pemerintahan. Kedua, keberpihakan penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Ketiga, Politik uang. Keempat, politik identitas. Kelima, kampanye hitam atau black campaign.
“Jadi, kelima isu tersebut yang harus kita waspadai di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ungkap Ardin.
Menurutnya, dalam menghadapi isu tersebut penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, karena hasil dari pelaksanaan Pemilu nantinya akan menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang.
Kemudian penyelenggara Pemilu harus memaksimalkan peran media dan masyarakat sebagai bagian dari pengawas pemilu yang independen.
“Berikan pendidikan politik hingga ke pelosok, Sosialisasi ke masyarakat agar mereka bisa memahami dan memiliki tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas,” urainya.
Terakhir, Ketua DPRD Kabupaten Konawe inipun mengingatkan, Pemilu merupakan arena perebutan kekuasaan yang legal secara undang-undang, setiap peserta pemilu akan melakukan segala macam cara untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan suara.
Jika kualitas pemilih baik maka pasti akan memilih pemimpin yang baik, entah di, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD maupun presiden. Sebaliknya jika kualitas pemilih kurang maka hasilnya pasti pemimpin yang tidak mampu berbuat untuk warganya.
“Disinilah pentingkan pendidikan politik, dan ini menjadi tugas kita bersama agar kualitas pemilih kita dapat menghasilkan Pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
