Muarasultra.com, KONAWE – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional dan memastikan kesesuaian tata ruang, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe melaksanakan kegiatan Peninjauan Lapang. Kegiatan ini menindaklanjuti permohonan Pertek oleh PT. PLN (Persero) yang berlokasi di Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe.
Peninjauan lapang ini merupakan tahapan krusial dalam penerbitan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi secara langsung kondisi fisik lapangan, memastikan letak dan batas-batas tanah, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengidentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) pada lahan yang direncanakan untuk pembuatan gardu induk oleh PT. PLN.
Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Teknis Penatagunaan Tanah dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, bersama perwakilan dari pihak PT. PLN (Persero) selaku pemohon guna memastikan validitas data kewilayahan di lapangan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, melalui perwakilan Tim Teknis menyampaikan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan ini menjadi dasar penting sebelum dikeluarkannya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Keberadaan Gardu Induk yang direncanakan di Kecamatan Lambuya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas serta keandalan pasokan listrik, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe.
Selama proses peninjauan, tim melakukan verifikasi objek serta pengambilan titik koordinat (plotting) lokasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Hasil peninjauan ini selanjutnya akan dibawa ke tahap sidang tim teknis serta penyusunan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.
Melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan dalam pengawalan infrastruktur strategis ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe terus berkomitmen mewujudkan pelayanan prima yang bersih dari korupsi demi menyukseskan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Laporan : Febri Nurhuda
