Usut Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Periksa Bea Cukai dan ESDM

oleh -46 Dilihat
oleh
Ilustrasi AI.

Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 yang menyeret PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
‎
‎PT CNI adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
‎
‎Kali ini, penyidik memeriksa dua saksi dari unsur Bea Cukai dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 16 November 2026.
‎
‎Melansir Kabar6.com, Kedua saksi tersebut, masing-masing berinisial ARL dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari serta AB dari Kementerian ESDM.
‎
‎Pemeriksaan dilakukan tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara.
‎
‎“Pemeriksaan kedua saksi merupakan bagian dari proses pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola komoditas nikel,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
‎
‎Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT CNI, Derian Sakmiwata, sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.
‎
‎Penyidik menduga PT CNI melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
‎
‎Perusahaan tersebut juga diduga mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
‎
‎“Jadi PT CNI melakukan pertambangan tanpa RKAB dan ekspor nikel tanpa memenuhi DMO,” kata Anang beberapa waktu lalu.
‎
‎Tak hanya aktivitas tambang dan ekspor, penyidik juga mendalami dugaan manipulasi dokumen hasil pengujian kadar nikel agar komoditas tersebut dapat lolos untuk diekspor.
‎
‎Praktik tersebut diduga melibatkan pemberian suap kepada pejabat Kementerian ESDM guna memuluskan aktivitas pertambangan dan ekspor nikel.
‎
‎Pengusutan perkara ini menjadi penting untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat yang diduga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penerbitan dokumen pertambangan maupun ekspor.
‎
‎Sebab, pengungkapan perkara tidak semestinya berhenti pada pengembalian uang sebesar Rp401,6 miliar.
‎
‎Penyidik masih harus membongkar bagaimana aktivitas pertambangan tanpa RKAB, dugaan pengaturan dokumen kadar nikel, hingga ekspor tanpa pemenuhan DMO dapat berlangsung selama periode tersebut.
‎
‎Kejagung pun dituntut menelusuri aliran uang, mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima suap, serta memastikan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
‎
‎
‎Laporan: Redaksi

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *