Kantah Konawe Gelar Klarifikasi Terkait Pengaduan Penerbitan 24 Sertipikat Hak Milik di Desa Polua

oleh -65 Dilihat
oleh

Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kembali menunjukkan respons proaktif dalam menangani berbagai persoalan hukum agraria yang bersumber dari laporan warga. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan klarifikasi resmi yang digelar sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat pada Kamis (12/11/2026).
‎
‎Agenda penting tersebut berfokus pada penanganan sengketa terkait penerbitan sebanyak 24 Sertipikat Hak Milik (SHM). Berdasarkan laporan yang masuk, puluhan sertipikat tersebut diklaim berada di atas tanah ulayat atau kepemilikan sah milik salah satu rumpun keluarga yang berlokasi di Desa Polua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
‎
‎Pertemuan klarifikasi ini difasilitasi secara langsung oleh jajaran petugas teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe. Kehadiran forum mediasi awal ini bertujuan untuk menggali keterangan secara komprehensif dari pihak pengadu sekaligus mencocokkan argumen yang disampaikan dengan data yuridis serta warkah administrasi pertanahan yang tersimpan di kantor.
‎
‎Pelaksanaan forum tersebut merupakan bagian dari mekanisme standar operasional dalam penanganan pengaduan masyarakat. Langkah teliti ini ditempuh guna memastikan setiap informasi, riwayat penguasaan lahan, hingga kronologi kepemilikan tanah dapat ditelusuri secara akurat dan transparan tanpa merugikan pihak mana pun.
‎
‎Dalam jalannya diskusi terbuka tersebut, pihak pengadu diberikan ruang seluas-luasnya untuk memaparkan kronologi kejadian, menyerahkan dokumen bukti pendukung, serta menjelaskan dasar klaim atas bidang tanah yang dipersoalkan. Di sisi lain, tim teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe langsung melakukan pencermatan awal terhadap dokumen penerbitan ke-24 sertipikat yang dipersengketakan.
‎
‎Pencermatan dokumen itu dilakukan secara seksama guna memetakan letak bidang tanah secara spasial serta menguji kesesuaian prosedur administrasi yang telah ditempuh pada masa penerbitan sertipikat tersebut. Seluruh data yang dihimpun dari kedua belah pihak akan menjadi instrumen penting dalam menilai keabsahan administratif objek tanah di lapangan.
‎
‎Melalui penyelenggaraan kegiatan klarifikasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan profesionalisme. Setiap laporan dan pengaduan sengketa pertanahan dipastikan akan ditangani secara terbuka, objektif, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
‎
‎Laporan : Febri Nurhuda

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *