Duduk dari kiri ke kanan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe H. Gamus, Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.S.os.M.Si, Ketua Bapemperda Hermansyah Pagala.
Muarasultra.com, KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat kerja di aula gedung H. Ardin. Rabu, 25 Oktober 2023 kemarin.
Rapat kerja tersebut adalah tindak lanjut aspirasi atau aduan warga Desa Lalomerui, Kecamatan Routa ke ketua DPRD Kabupaten Konawe saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu
Masyarakat Lalomerui mengadukan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tani Mulya perusahaan sawit yang masuk dalam wilayah warga desa setempat dan mengakibatkan masyarakat setempat kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah.
Rapat kerja ini di pimpin langsung oleh ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si serta di hadiri Komisi I DPRD Konawe, Hermansya Pagala
Ketua DPRD Dr. H Ardin menuturkan hasil rapat kita itu menyangkut sertifikat tanah Warga Desa Lalomerui, Kecamatan Routa yang berada dalam HGU PT Tani Mulya yang merupakan perusahaan kelapa sawit.
“Hasil rapat tadi mengenai batas lahan tidak ada masalah,” kata Ardin
Ketua DPRD dua periode ini menjelaskan, berdasarkan penjelasan kabag pemerintahan bahwa batas desa Lalomerui berdasarkan amanat Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan desa itu sudah clear atau tidak ada masalah.
“Yang jadi kendala sedikit batas Kabupaten Konawe dan Konawe Utara karena Desa Lalomerui ini berbatasan dengan Konawe Utara. tapi itu masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai batas wilayah kabupaten,” jelas Ardin.
Sedangkan untuk tata ruang lanjut Ardin, dari dinas PU Konawe itu menjadi wilayah HGU tetapi kalau pertanahan dan pihak perusahaan mau melepaskan. Maka itu bisa di hapus dan akan menjadi wilayah pemukiman warga.
“Bahkan BPN sudah perna mengukur, nanti 14 hari dari sekarang kita akan rapat kembali dengan kita menghadirkan direktur PT Tani Mulya untuk kita rapat bersamasama memintah perusahaan untuk melepas HGUnya yang di diami oleh masyarakat, ” kata Ardin.
Sehingga dengan itu, kata Ardin pihak pertanahan dan BPN bisa mengeluarkan sertifikat.
Terkait dengan luas wilayah lahan warga desa Lalomerui yang masuk HGU PT Tani Mulya pihaknya tidak mengetahui persis “Kalau luas belum kita ukur” tutup Ardin.
Adapun dinas yang di panggil DPRD Konawe yakni, dinas terkait diantaranya Kabag Pemerintahan Setda Konawe. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Kepala Bidang Tata ruang dinas PU Kab.Konawe. Kepala kantor Kementrian ATR/BPN Konawe.
Laporan : Redaksi
Muarasultra.com, Konawe Utara - Keberadaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara kembali menjadi sorotan publik. Sejak…
Muarasultra.com, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rumah Tahanan…
Muarasultra.com, KONAWE – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial…
Muarasultra.com, KONAWE – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi…
Muarasultra.com, KENDARI – Narapidana korupsi pertambangan, Supriadi, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Langkah tegas diambil Kakanwil…
Muarasultra.com, KENDARI – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe membuka layanan aduan 24…