Euforia Perayaan HUT Ke-66 Konawe Ditengah Efisiensi Anggaran, Bupati Yusran Dinilai Tidak Konsisten

Muarasultra.com, KONAWE – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe justru tampil kontras dengan kebijakan tersebut.

Inpres tersebut secara tegas mengarahkan penghematan belanja APBN/APBD serta mendorong langkah efisiensi energi, termasuk penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara.

Namun, semangat penghematan itu tidak sepenuhnya tercermin di Konawe.

Pemkab Konawe diketahui menggelontorkan anggaran sekitar Rp2,8 miliar untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe. Angka ini bahkan disebut lebih besar dibandingkan anggaran perayaan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rangkaian kegiatan yang digelar pun terbilang meriah dan masif. Pemkab menggelar lulo massal di sepanjang jalan protokol Kota Unaaha. Kegiatan tersebut berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), mengulang capaian serupa pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Tak berhenti di situ, lomba tari kreasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan se-Konawe turut digelar.

Pemerintah Kabupaten Konawe juga menggandeng event organizer atau eo untuk menggelar pentas seni tari kolosal suku Tolaki juga diselenggarakan di kawasan Inolobunggadue Central Park (ICP) Konawe.

Dalam pentas tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe, Hj. Hania Yusran, tampil sebagai Ratu Wekoila—menambah kemegahan acara yang sarat nuansa seremonial.

Pemkab Konawe juga menggelar lomba memasak antar-OPD sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Puncaknya, masyarakat dihibur dengan penampilan artis ibu kota, yakni Vicky Salamor dan grup band D’Masiv pada tanggal 18 April 2026.

Besarnya anggaran dan skala kegiatan ini pun menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah pusat tengah menekankan efisiensi dan pengendalian belanja daerah.

Namun di sisi lain, Pemkab Konawe justru menunjukkan kebijakan yang terkesan ekspansif dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Padahal Bupati Konawe Yusran Akbar pernah menyampaikan mendukung instruksi presiden terkait efisiensi anggaran tersebut.

“Saya sudah perintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), supaya merevisi anggaran mereka agar benar-benar fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Terutama untuk pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan publik,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).

Ketua Kadin Konawe itu menjelaskan, anggaran pembangunan yang ada tetap difokuskan pada kebutuhan rakyat. Pihaknya telah melakukan langkah konkret, dalam mewujudkan anggaran yang berpihak kepada rakyat meski ada efisiensi.

Bupati Yusran mengatakan kebijakan efisiensi ini juga membawa dampak pada pengurangan dana transfer ke Kabupaten Konawe, yang mengalami penurunan sebesar Rp92,4 miliar.

“Penurunan ini berpotensi mempengaruhi beberapa sektor, seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang sebelumnya sangat bergantung pada dana transfer tersebut,” ungkap Bupati Yusran.

Ia mengaku, bersama Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda), akan melakukan evaluasi bersama dengan masing-masing Kepala OPD, untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Bupati Yusran menegaskan, beberapa kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, studi banding, dan rapat luar kantor, akan dikurangi secara signifikan.

“Kami ingin anggaran lebih efisien dan terarah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang harus diterima oleh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Yusran ingin penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan rakyat Konawe.

“Kami ingin anggaran yang ada, benar-benar mengarah pada pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” tutur Bupati Yusran.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dan prioritas kebijakan anggaran daerah, terutama di tengah tuntutan efisiensi yang digaungkan secara nasional.

Laporan : Febri Nurhuda