Muarasultra.com, KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe mulai menata wajah baru pusat kotanya. Bertempat di Agra Wisata, Desa Laloika, Kecamatan Pondidaha, Senin 5 Mei. Bupati Konawe Yusran Akbar memimpin rapat koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Unaaha.
Rapat tersebut menjadi titik awal penyusunan perencanaan tata ruang kawasan perkotaan yang melibatkan lima kecamatan: Unaaha, Wawotobi, Konawe, Tongauna, dan Anggaberi. Kawasan ini diproyeksikan sebagai episentrum pertumbuhan baru Konawe dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Hadir dalam pertemuan itu para pejabat teras Konawe: Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan perwakilan dari berbagai instansi seperti BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan, hingga BPBD dan para camat wilayah terkait.
“Ini bagian dari visi kami: membangun desa, menata kota. Kita ingin Kota Unaaha berkembang, tapi tetap berkelanjutan,” kata Yusran dalam sambutannya.
Yusran Akbar menegaskan pentingnya menyusun perencanaan kota yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan ekonomi, tapi juga pada aspek lingkungan. Ia mengingatkan bahwa membangun kota bukan hanya soal jalan, drainase, atau jembatan. “Jangan berpikir sektoral. Pembangunan kota harus terintegrasi dan berbasis kajian lingkungan. Karena itu, KLHS jadi kunci awal,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, mengemuka sejumlah rencana strategis. Salah satunya pembangunan Alun-Alun Kota Unaaha di atas lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS). Alun-alun itu digagas sebagai ikon kota dan destinasi wisata baru, dengan desain yang terinspirasi dari tata kota di Timur Tengah.
“Alun-alun ini akan menjadi magnet warga dan pengunjung. Konsepnya terbuka, hijau, dan terintegrasi dengan ruang publik lainnya,” ujar Yusran.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan revitalisasi Pasar Wawotobi. Pasar ini akan disulap menjadi plaza kota kecil yang bersih, sehat, dan memenuhi standar lingkungan. “Kita ingin pasar jadi pusat ekonomi rakyat yang representatif dan ramah lingkungan,” kata Bupati Konawe.
Rapat koordinasi itu juga bertujuan menjaring isu-isu strategis dalam pembangunan kawasan. Tim penyusun KLHS merumuskan dua daftar isu: long list dan short list, yang akan menjadi bahan dalam menyusun arah kebijakan RDTR ke depan. Fokus pembahasannya meliputi aspek sosial, ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup.
KLHS RDTR ini akan menjadi dasar evaluasi dampak kebijakan ruang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan penyusunan tuntas tahun ini, sebagai prasyarat legalisasi RDTR dari Kementerian ATR/BPN.
“Kalau tata ruangnya sudah jelas, investor pun lebih percaya. Tapi yang paling penting, pembangunan bisa dikendalikan dan diarahkan,” ujar Yusran di sela rapat.
Dengan penguatan tata ruang dan penyelarasan pembangunan desa–kota, Konawe mulai melangkah menata ruang hidupnya. Sambil menengok masa depan, mereka berharap tak melupakan keseimbangan alam dan masyarakatnya.(**)
Laporan : Redaksi
