Muarasultra.com, JAKARTA – Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) periode 2017–2020. Salah satu tuntutan utama LPPN adalah memanggil dan memeriksa Atto Sakmiwata Sampetoding untuk mendalami dugaan keterkaitannya dalam perkara tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. LPPN meminta penyidik tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang menjalankan fungsi administratif dan operasional perusahaan, tetapi juga menelusuri struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, proses pengambilan keputusan hingga aliran manfaat ekonomi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi LPPN, Ismail, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena memiliki kedudukan ataupun kepentingan tertentu dalam struktur perusahaan,” tegas Ismail melansir Belarakyat.com pada tanggal 16 November 2026.
Menurut LPPN, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp401,65 miliar tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pemulihan keuangan negara, kata Ismail, merupakan persoalan berbeda dengan pengungkapan pertanggungjawaban hukum. Karena itu, proses penyidikan harus tetap diarahkan untuk mengungkap seluruh pihak yang memiliki peran dalam dugaan penyimpangan tersebut.
“Jangan karena uang negara sudah dikembalikan, lalu perkara dianggap selesai. Pengembalian Rp401,65 miliar tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Usut tuntas siapa pun yang terlibat, jangan ada yang dilindungi dari hukum,” lanjutnya.
Dugaan pencemaran lingkungan dan audit RKAB
Tidak hanya mendesak pengusutan perkara korupsi, LPPN juga meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan pencemaran lingkungan akibat luapan kolam pengendapan sedimentasi (sediment pond) yang diduga milik PT CNI.
Luapan tersebut dilaporkan berdampak terhadap areal produktif masyarakat di Desa Muara Lapao-pao, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
LPPN menilai dugaan kerusakan lingkungan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis operasional perusahaan semata. Dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan lahan produktif masyarakat harus ditelusuri secara serius, termasuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
“Kami juga meminta penegak hukum mengusut tuntas kerusakan lingkungan yang diduga kuat terjadi akibat PT CNI serta menindak pihak yang bertanggung jawab,” ujar Ismail.
Selain itu, LPPN mendesak dilakukannya pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap dokumen serta pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT CNI.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pertambangan. Apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, LPPN meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
“Segera audit RKAB PT CNI, periksa kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pertambangannya. Jika ditemukan penyimpangan, usut dan proses semua pihak yang bertanggung jawab,” tutup Ismail.
Pencabutan cekal Atto sebelum enam bulan jadi tanda tanya
Desakan LPPN untuk memeriksa Atto Sakmiwata Sampetoding kembali menempatkan kebijakan Kejaksaan Agung terkait pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dirinya dalam sorotan.
Pasalnya, Atto sebelumnya masuk dalam daftar pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak 1 Desember 2025 hingga 1 Juni 2026.
Pencegahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor KEP-398/D/Dip.4/12/2025 tertanggal 1 Desember 2025.
Namun, belum genap enam bulan, status pencegahan tersebut justru diminta untuk dicabut.
Berdasarkan dokumen yang menjadi sorotan, pada 16 Maret 2026, Febrie Ardiansyah yang ketika itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengirimkan Nota Dinas Nomor R-86/F/Fd2/03/2026 kepada Jaksa Agung Muda Intelijen.
Nota dinas tersebut berisi permohonan pencabutan pencegahan terhadap Atto.
Alasan yang dicantumkan turut menjadi perhatian. Atto disebut akan menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci sekaligus melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk bertemu calon investor proyek hilirisasi nikel.
Di tengah penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI periode 2017–2020, perubahan kebijakan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pertimbangan hukum dan kepentingan penyidikan.
Sebab, pencegahan bepergian ke luar negeri merupakan instrumen yang sebelumnya dinilai diperlukan dalam rangka mendukung proses penegakan hukum.
Dalam nota dinas tersebut, pencabutan pencegahan disebut didasarkan pada penilaian bahwa Atto bersikap kooperatif. Selain itu, tidak ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat proses penyidikan.
Namun, pertimbangan itu menyisakan pertanyaan mendasar: jika Atto dinilai kooperatif dan tidak memiliki indikasi menghambat penyidikan, apa alasan awal penetapan pencegahan selama enam bulan? Sebaliknya, jika pencegahan memang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, perubahan kondisi apa yang membuat kebijakan tersebut dicabut sekitar tiga bulan kemudian?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh Kejaksaan Agung agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara korupsi.
Pakar hukum pidana pertanyakan pencabutan pencegahan
Keputusan pencabutan pencegahan terhadap Atto juga mendapat sorotan dari pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.
Fickar menilai keputusan tersebut patut dipertanyakan, terutama karena dilakukan ketika proses hukum terkait perkara PT CNI masih menjadi perhatian.
“Ini jelas tindakan yang mengada-ada. Meskipun ada asas praduga tak bersalah, seharusnya orang yang sedang dalam proses hukum tidak dicabut cekalnya dan tidak diberikan izin untuk keluar dari Indonesia,” kata Fickar melansir Kakinews.id, Sabtu (3/10/2026).
Ia bahkan menilai persoalan tersebut mencerminkan adanya masalah serius dalam praktik penegakan hukum perkara korupsi di Indonesia.
“Ini menunjukkan memang benar-benar kacau penegakan hukum korupsi di Indonesia ini. Karena itu percuma saja ada institusi pengawasan, penyimpangan terus terjadi,” tegasnya.
Kejagung belum memberikan penjelasan gamblang
Sorotan terhadap Atto semakin menguat karena posisi dan status hukumnya dalam perkara dugaan korupsi PT CNI belum dijelaskan secara gamblang oleh Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya belum memberikan jawaban substantif ketika ditanya mengenai keterkaitan Atto dengan perkara tersebut.
Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Senin (31/8/2026), Saiful justru mengalihkan pertanyaan yang diajukan awak media.
“Mungkin bukan perkara ini. Ada yang lain (pertanyaannya), nanti kami jawab sekaligus,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tersebut.
Pernyataan itu belum memberikan kejelasan mengenai posisi Atto dalam perkara dugaan korupsi PT CNI maupun pertimbangan pencabutan status pencegahannya.
Hingga kini, penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan hasil evaluasi penyidik yang melatarbelakangi pencabutan pencegahan tersebut masih menjadi hal yang dinantikan publik.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan pentingnya transparansi Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan dan dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah.
Publik tidak hanya menunggu pengungkapan dugaan penyimpangan dalam tata kelola nikel PT CNI, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap kebijakan penegakan hukum diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, sejumlah pertanyaan masih menanti jawaban Kejaksaan Agung: mengapa pencegahan terhadap Atto yang semula ditetapkan selama enam bulan justru diminta dicabut sekitar tiga bulan kemudian? Apa hasil evaluasi penyidik yang menjadi dasar keputusan tersebut? Dan apakah Atto akan diperiksa untuk mendalami seluruh aspek dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI?
Desakan LPPN menjadi pengingat bahwa pengusutan perkara pertambangan tidak boleh berhenti pada pengembalian kerugian negara. Penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada aspek hukum maupun dampak lingkungan yang luput dari pemeriksaan.
Laporan: Redaksi
LPPN Desak Kejagung Periksa Atto Sakmiwata dalam Kasus Nikel PT CNI, Pencabutan Cekal Jadi Sorotan







