Muarasultra.com, JAKARTA – Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menyoroti keterkaitan sejumlah perusahaan tambang dengan Arif Kurniawan.
Penelusuran tersebut mencakup dugaan penyimpangan perizinan, pengendalian korporasi, hingga aliran uang kepada penyelenggara negara dalam pengelolaan pertambangan nikel.
Sedikitnya enam perusahaan disebut terindikasi memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut masing-masing PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT Hikari Jeindo (HJ).
Dari keenam perusahaan itu, PT Hikari Jeindo menjadi salah satu yang menarik perhatian. Pasalnya, perusahaan tersebut pernah tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait administrasi dan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditorat Keuangan Negara IV Nomor 13/LHP/XVII/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024.
Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan batuan, BPK menemukan ketidaksesuaian dokumen yang digunakan PT Hikari Jeindo sebagai dasar kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel Operasi Produksi (OP).
Berdasarkan dokumen yang diperiksa, PT HJ tercatat memiliki IUP OP melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Utara Nomor 576 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013, dengan luas wilayah pertambangan mencapai 177,7 hektare.
Namun, hasil konfirmasi tim auditor BPK mengungkap fakta berbeda. Nomor SK yang dicantumkan sebagai dasar penerbitan IUP OP tersebut ternyata bukan keputusan mengenai perizinan pertambangan, melainkan keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Ketidaksesuaian serupa juga ditemukan pada dokumen bernomor SK 521 yang digunakan PT HJ untuk kepentingan persetujuan lingkungan.
Berdasarkan penelusuran auditor terhadap buku register Bagian Umum Tahun 2013, SK Nomor 521 tersebut ternyata merupakan keputusan tentang pembentukan tim sekretariat inventarisasi dan sensus aset daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013, bukan dokumen perizinan pertambangan.
Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kesesuaian dokumen administrasi yang digunakan PT Hikari Jeindo terkait IUP dan persetujuan lingkungan.
Kini, setelah nama perusahaan tersebut masuk dalam daftar entitas yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan, hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 menjadi salah satu catatan yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Meski demikian, temuan ketidaksesuaian administrasi dalam laporan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Begitu pula dugaan afiliasi perusahaan dengan Arif Kurniawan maupun dugaan penyimpangan yang tengah ditelusuri Kejagung masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Laporan: Redaksi
Jejak Arif Kurniawan di Balik PT Hikari Jeindo, BPK Ungkap Kejanggalan SK IUP Nikel di Konawe Utara







