Muarasultra.com, KENDARI – Dugaan praktik suap dalam pengurusan perizinan pertambangan nikel yang melibatkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) mulai didalami tim penyidik Kejaksaan Agung.
Perusahaan tersebut diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tambang tidak dilakukan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas penambangan dan penjualan nikel PT BSJ yang disinyalir memberikan keuntungan bagi perusahaan, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas terhadap ahli juga telah diterbitkan untuk mendukung proses pembuktian perkara.
Selain dugaan suap, penyidik juga mendalami proses penerbitan hingga peningkatan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian penyidik adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen persyaratan pertambangan.
Dokumen yang menjadi objek pendalaman meliputi studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik kini menelusuri proses penyusunan, pengajuan, evaluasi, hingga penerbitan dokumen-dokumen tersebut untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pemberian izin usaha pertambangan.
Dalam rangkaian penyidikan, tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan aktivitas pertambangan PT BSJ.
Barang bukti tersebut di antaranya dokumen RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen fisik, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan lain yang diduga memiliki hubungan afiliasi.
Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian guna menelusuri informasi dan komunikasi elektronik yang relevan dengan perkara tersebut.
Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri.
Pengembangan penyidikan perkara yang sama turut menyasar sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK.
Pada Senin (9/11/2026), tim penyidik dengan pendampingan tim forensik digital melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen serta barang bukti elektronik di enam kantor perusahaan yang tersebar di Sulawesi Tenggara.
Enam lokasi tersebut meliputi:
1. Kantor PT ANI di Kota Kendari.
2. Kantor PT ANI di lokasi tambang, Kabupaten Konawe Utara.
3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
4. Kantor PT AMI di Kota Kendari.
5. Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah.
6. Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri hubungan antara perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK dan perkara dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan diteliti lebih lanjut untuk mengungkap keterkaitan aktivitas usaha, proses perizinan, serta dugaan aliran keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut.
Penyidikan masih terus berjalan. Penghitungan kerugian keuangan negara, pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, serta analisis forensik digital menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara tersebut.
Sebelumnya, Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa PT BSJ diduga tetap menambang nikel meski izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir.
”PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” katanya.
PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk nilai kerugian, saat ini masih dalam tahap penghitungan.
Anang juga mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok AK.
Sosok AK sebelumnya diungkap oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak pengendali perusahaan-perusahaan yang diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
”Salah satu owner (pemilik, red.) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat, red.),” ujarnya.
Usai penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, pada Senin (9/11), penyidik menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK, salah satunya kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan pasal kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kedua, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dan ketiga Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Sumber; Pidsus Kejagung
Laporan: Febri Nurhuda
