Muarasultra.com, KOLAKA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Tujuan Tertentu nomor 13/LHP/XVII/05/2024 mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI), khususnya terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam laporan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan batuan, BPK menemukan pelaksanaan komitmen investasi PT VI di Sulawesi Tenggara belum dilaksanakan secara signifikan.
Temuan tersebut berkaitan dengan komitmen perusahaan sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pemerintah dan PT VI pada 17 Oktober 2014.
Dalam amandemen tersebut, PT VI berkomitmen mengembangkan dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa melalui kerja sama dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited.
Fasilitas tersebut semula direncanakan memiliki kapasitas produksi minimal 15.000 ton dalam bentuk Mixed Sulfide Precipitate (MSP). Namun, dalam perkembangannya, kapasitas tersebut berubah menjadi 40.000 ton berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), kemudian meningkat menjadi 120.000 ton dalam dokumen Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW).
BPK juga mencatat adanya perubahan skema investasi dari kerja sama dengan Sumitomo menjadi pembangunan pabrik HPAL melalui usaha patungan dengan Huayou.
Perubahan komitmen investasi tersebut tertuang dalam surat permohonan persetujuan program investasi PT VI berdasarkan Amandemen Kontrak Karya. Namun, hingga dokumen RPSW disetujui Menteri ESDM, permohonan perubahan tersebut belum memperoleh persetujuan secara khusus.
Persoalan lainnya, PT VI bersama mitranya memutuskan memindahkan lokasi pembangunan fasilitas HPAL ke kawasan industri Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), yang berada di luar wilayah Kontrak Karya dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT VI.
Sementara itu, fasilitas Feed Preparation Plant (FPP) tetap direncanakan dibangun di lokasi awal yang berada dalam wilayah Kontrak Karya dan PPKH perusahaan.
Target Produksi 2020, BPK Belum Temukan Konstruksi Smelter
BPK mengungkapkan, berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT VI Tahun 2023, kegiatan di Blok Pomalaa masih sebatas eksplorasi.
Padahal, berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Seluruh Wilayah Kontrak Karya (RKSWK) yang telah disetujui Kementerian ESDM, Blok Pomalaa ditargetkan mulai memasuki jadwal produksi pada 2020.
Hasil pemeriksaan fisik dan analisis citra satelit hingga 3 November 2023 juga menunjukkan belum terdapat pembangunan konstruksi fasilitas utama pengolahan dan pemurnian di Blok Pomalaa.
BPK mencatat, berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan, PT VI baru melakukan peletakan batu pertama di area konsesi Blok Pomalaa.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan rencana dan komitmen investasi yang sebelumnya telah disepakati dalam Amandemen Kontrak Karya 2014.
Bahkan, dalam ketentuan Kontrak Karya disebutkan bahwa apabila PT VI gagal memulai atau menyelesaikan kegiatan konstruksi fasilitas HPAL Pomalaa, perusahaan menyetujui untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.
Kementerian ESDM Belum Evaluasi Enam Kewajiban Material
Tidak hanya menyoroti lambatnya realisasi investasi, BPK juga menemukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, belum melakukan evaluasi terhadap enam kewajiban material PT VI menjelang berakhirnya masa Amandemen Kontrak Karya 2014.
Enam kewajiban tersebut menjadi persyaratan penting apabila perusahaan mengajukan kelanjutan operasi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Amandemen Kontrak Karya 2014, perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi dua tahun sebelum berakhirnya persetujuan untuk jangka waktu 10 tahun.
Namun, pemberian kelanjutan operasi tersebut harus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban material perusahaan, meliputi:
1. Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
2. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.
3. Luas wilayah pertambangan.
4. Penerimaan negara.
5. Investasi.
6. Persyaratan hukum, administratif, teknis, finansial, serta pengelolaan lingkungan.
BPK mengungkapkan, hingga Desember 2023, Kementerian ESDM belum pernah melakukan penilaian terhadap enam kewajiban material tersebut.
Selain itu, belum dilakukan reviu maupun pembahasan untuk mengidentifikasi kewajiban PT VI yang berisiko tidak terpenuhi.
Padahal, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan perusahaan untuk memperoleh kelanjutan operasi melalui IUPK.
BPK Soroti Alasan Perusahaan Menunggu Kepastian Perpanjangan Izin
Dalam pemeriksaannya, BPK juga mengungkap hasil diskusi dengan Liaison Officer (LO) PT VI mengenai lambatnya progres pembangunan smelter.
Pihak perusahaan menyampaikan bahwa lambatnya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut disebabkan PT VI masih menunggu kepastian keputusan terkait perpanjangan izin.
Bahkan, perusahaan disebut telah menyiapkan opsi terburuk apabila luas wilayah yang diberikan hanya sesuai dengan ketentuan Amandemen Kontrak Karya 2014, yakni sekitar 25.000 hektare.
Dalam kondisi tersebut, PT VI disebut tidak akan melanjutkan pembangunan smelter dengan alasan luas wilayah tersebut dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan kapasitas produksi bijih untuk memasok tiga smelter yang direncanakan.
BPK turut menyoroti proses evaluasi dokumen RPSW PT VI yang dinilai belum memadai.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, notulensi rapat, evaluasi, serta permintaan keterangan dari sejumlah kelompok kerja (Pokja) menunjukkan belum optimalnya keterlibatan seluruh unsur sesuai tugas dan fungsinya.
Pokja Hukum, misalnya, menyatakan tidak pernah membahas substansi perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK, khususnya terkait Amandemen Kontrak Karya.
Sementara Pokja Pelayanan Usaha Mineral mengaku tidak mengetahui substansi Kontrak Karya maupun amendemennya.
Adapun Pokja Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyatakan tidak terdapat usulan PT VI mengenai nominasi zona-zona bijih untuk dimasukkan dalam wilayah dengan luas total 25.000 hektare.
BPK juga menemukan sejumlah perubahan data sumber daya dan cadangan saprolit maupun limonit yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Termasuk adanya wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan, tetapi tidak direncanakan untuk ditambang.
Selain itu, tidak terdapat penjelasan mengenai luas lahan tambang yang telah dibuka selama PT VI beroperasi.
Negara Berisiko Kehilangan Potensi Penerimaan
Atas berbagai kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum memperoleh manfaat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam, khususnya royalti dari peningkatan kapasitas pabrik di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, serta kegiatan operasi produksi di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah, dan Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Kondisi itu juga menimbulkan risiko pemerintah tidak memperoleh hasil maksimal dari proses kelanjutan operasi Kontrak Karya menjadi IUPK.
BPK mengidentifikasi dua faktor utama penyebab persoalan tersebut.
Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dinilai belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi PT VI sebagaimana diperjanjikan dalam Amandemen Kontrak Karya Tahun 2014.
Kedua, PT VI dinilai tidak segera merealisasikan komitmen investasi yang telah disepakati dalam amandemen tersebut.
Atas temuan itu, Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK Rekomendasikan Due Diligence
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba meminta BPKP atau memerintahkan pihak independen lainnya melakukan *due diligence* terhadap pemenuhan komitmen PT VI sesuai Amandemen Kontrak Karya.
Hasil pemeriksaan menyeluruh tersebut direkomendasikan menjadi dasar dalam pemberian perpanjangan IUPK, sekaligus memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan BPK ini menjadi catatan penting dalam tata kelola pertambangan nasional, khususnya terkait konsistensi pemerintah dalam mengawasi komitmen investasi perusahaan tambang berskala besar.
Sebab, investasi pertambangan tidak semata-mata menyangkut aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus memberikan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan, peningkatan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengumumkan pembangunan infrastruktur smelter nikel di Blok Pomalaa telah rampung dilakukan.
Melansir berita Bloomberg Technoz, Jakarta yang ditulis Azura Yumna Ramadani Purnama tanggal 14 Agustus 2026, menerangkan bahwa Saat ini perseroan sedang menunggu pengujian awal untuk dapat melakukan tahap komisioning.
Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Budiawansyah menjelaskan smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) di Pomalaa itu telah memasuki tahap mechanical completion dan proses pembangunannya telah mencapai level 100%.
Budiawansyah menyatakan peresmian dan tahap komisioning smelter HPAL di Blok Pomalaa masih menunggu tahap pengujian akhir.
Itu konteks mechanical completion sudah selesai, sudah 100 %. Mechanical completion di situ adalah sudah selesai secara mekanik proses konstruksinya, tinggal testing commissioning,” kata Budiawansyah dalam taklimat media di Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
“Enggak lama [pengujiannya]. Nanti kalau masalah perayaan kan tinggal kapan kita mau bikin aja, yang penting kan fisiknya tuh siap beroperasi,” tegas dia.
Budi menjelaskan smelter Pomalaa memiliki kapasitas produksi sekitar 120.000 ton kandungan nikel dalam mixed hydroxide precipitate (MHP), dengan kebutuhan bijih limonit sebanyak 21 juta ton per tahun dan saprolit sejumlah 720.000 ton per tahun.
Dia menyatakan smelter Pomalaa bakal menyerap tenaga kerja sekitar 10.679 orang pada tahap konstruksi dan 3.017 orang pada tahap operasi.
Total nilai investasinya diperkirakan mencapai US$3,4 miliar, Vale bekerja sama dengan Huayou dan Ford dalam pembangunan smelter-nya.
Sementara itu, tambang di Blok Pomalaa, telah beroperasi sejak kuartal I-2026. Dengan produksi tahunan sekitar 7 juta ton bijih saprolit dan 21 juta ton bijih limonit. Saat ini, produksi dari tambang Pomalaa mencapai 2 juta ton saprolit dan 2,1 juta ton limonit.
Sebelumnya, Budi memberikan sinyal tengah membidik pasar baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) domestik, seiring dengan bakal beroperasinya smelter HPAL di Pomalaa pada kuartal III-2026.
Budi menyatakan perseroan saat ini masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan proyek tersebut, termasuk menjajaki potensi penyerapan produk bersama mitra usaha.
Akan tetapi, dia menilai proyek tersebut dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
Terlebih, produk antara yang dihasilkan berupa MHP merupakan bahan baku awal dalam rantai pasok baterai EV.
“Terkait dengan offtaker, kita fokus untuk men-deliver project karena pada dasarnya kita berdiskusi dengan partner dan juga nanti akan kita bawa ke mana hilirisasi ini. Karena pada dasarnya pemerintah ingin melihat terbentuknya sebuah ekosistem industri [baterai EV] di dalam negeri,” kata Budiawansyah kepada awak media, medio Maret.
“Karena kita melihat rantai [pasok] EV berbasis MHP masih cukup panjang dari MHP tersebut untuk menuju ke sebuah battery packing. Jadi bagaimanapun kita berkoordinasi dengan pemerintah, bagaimana tetap mewujudkan ekosistem baterai terintegrasi yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Adapun, pada 28 Februari 2026, Vale telah menjual bijih nikel pertama dari tambang di proyek tersebut. Perseroan menargetkan produksi 300.000 ton limonit per bulan, atau sekitar 9.677 ton per hari.
Di sisi lain, proyek smelter IGP Morowali telah memasuki progres operasional. Blok Bahodopi dengan luas 22.699 hektare dilaporkan telah mulai beroperasi sejak kuartal I-2025.
Untuk sektor tambang, konstruksi fase 1 telah mencapai 100% dan kini perusahaan berfokus pada persiapan penyelesaian fase 2 yang ditargetkan rampung pada 2027. Vale mengungkapkan pada awal 2026 telah terdapat 2,2 juta ton bijih yang terjual dari proyek tersebut.
Sementara itu, progres pembangunan pabrik HPAL hasil kemitraan dengan GEM dan EcoPro berkapasitas 66.000 ton per tahun MHP telah mencapai 36% dan ditargetkan rampung pembangunannya pada Maret 2027. Total investasi proyek ini mencapai US$2 miliar.
Di Sulawesi Selatan, Vale bersama Huayou tengah mengembangkan proyek IGP Sorowako Limonite di Blok Sorowako seluas 70.566 hektare untuk mendukung hilirisasi nikel limonit.
Pembangunan tambang per Juni 2026, telah mencapai 50%, sedangkan progres pabrik HPAL berada di angka 19%.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 60.000 ton MHP per tahun dan ditargetkan pada Desember 2027.
Laporan: Febri Nurhuda
