Muarasultra.com, KONAWE – Akses jalan ke lokasi pembangunan Bendung Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih ditutup oleh warga.
Kondisi ini telah berlangsung selama sepekan terakhir. Tenda besi, puluhan kursi dan beberapa coretan milik warga masih terpampang dan menutup area jalan menuju lokasi pembangunan proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Konawe.
Penutupan akses tersebut dilakukan masyarakat menuntut pembayaran ganti rugi lahan tahap 2 yang dijanjikan oleh pihak Balai Wilayah Sungai IV Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sampai saat ini belum juga ada titik terang.
Randi Pramansyah, S.T, salah satu perwakilan masyarakat mengatakan ini adalah langkah yang harus di ambil masyarakat dalam menuntut hak kepemilikan tanah yang selalu di beri janji oleh pihak BWS IV Sulawesi Tenggara sejak dua tahun kemarin.
“Kita ketahui bersama lokasi APL dan dampak sosial masyarakat, kini telah dikelola oleh pihak perusahaan dalam mempercepat pembangunan bendungan yang masuk kategori proyek strategis nasional ini,” tambahnya.
Selain menuntut ganti rugi lahan, masyarakat juga menuntut pihak BWS IV Sultra untuk segera merealisasikan ganti rugi tanaman masyarakat.
“Kompensasi lahan dan tanaman masyarakat yang sampai hari ini belum tuntas. Ini juga perlu menjadi perhatian pihak BWS untuk segera menyelesaikan,” tegasnya.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi pihak BWS, maka penutupan jalan tersebut tidak akan pernah di buka.
Disisi lain, Kapolsek Lambuya Ipda Fahry Latekeng saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan pihak BWS dalam minggu ini akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan untuk menyelesaikan tuntutan warga soal ganti rugi lahan dan tanaman.
“Pihak BWS dalam minggu ini akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan,” ujarnya.
Kapolsek Lambuya pun menghimbau warga sekitar Bendung Ameroro untuk senantiasa menjaga suasana aman dan kondusif serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan PSN yang muaranya akan dinikmati oleh masyarakat.
“Tetap jaga kondusifitas, warga juga tidak ada yang dirugikan,” tandas Ipda Fahry.
Laporan : Febri
