Muarasultra.com, Kupang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, (25/4/2025) menggelar kegiatan sosialisasi program strategis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat serta anggota DPR RI Komisi II, Esthon Foenay, yang turut hadir sebagai bagian dari upaya bersama dalam membahas solusi permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal Amrin Bachtiar, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang hadir mewakili Menteri menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan DPR RI dalam menangani berbagai persoalan terkait pertanahan. Faisal menegaskan bahwa kementerian dan DPR RI bekerja berdampingan untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Setiap pengaduan masyarakat terkait pertanahan dapat disampaikan melalui aspirasi anggota DPR RI ataupun langsung datang ke kantor wilayah BPN Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kami siap melayani setiap pengaduan yang ada,” ungkap Faisal.
Faisal juga mengingatkan kepada seluruh kepala kantor pertanahan agar dapat segera menanggapi pengaduan masyarakat, terutama yang termasuk dalam kategori masalah kecil yang dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini, menurutnya, sangat penting agar permasalahan pertanahan tidak sampai berlarut-larut dan mengarah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
Faisal mengungkapkan salah satu contoh masalah adalah persoalan balik nama sertifikat tanah, yang hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat.
“Kami berharap, dengan adanya kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif, permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan demi menciptakan kepastian hukum dan ketenangan bagi masyarakat yang membutuhkan akses yang lebih baik terhadap tanah mereka,” ucapnya.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pertanahan yang digulirkan oleh Kementerian ATR/BPN, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
Laporan : Redaksi
