Muarasultra.com, KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) dorong Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk turut memeriks bos Lamborgini, Johnson Yaptonaga dalam kasus PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Karya Alam Abadi (KAA) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Pasalnya, Ampuh Sultra menilai, JY selaku bagian dari direksi diduga turut menerima aliran dana dari hasil penambangan ilegal PT. BSJ.
“JY menjabat sebagai komisaris di PT. BSJ, sehingga kuat dugaan yang bersangkutan turut menerima aliran dana dari hasil kejahatan PT. BSJ”. Kata direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo kepada media ini, pada Rabu, (11/11/26).
Lebih jauh, Hendro membeberkan, bukan hanya di PT. BSJ dan KAA, JY juga tercatat sebagai pemilik saham mayoritas sebesar 99 % di PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) yang di terbitkan pada tahun 2023 lalu dengan No. SK 53/1/IUP/PMDN/2023.
IUP tersebut, kata Hendro sedang dalam sorotan karena diterbitkan pada saat setelah terbitnya moratorium pemerintah pusat terkait pembatasan penerbitan IUP baru di Konawe Utara secara khusus dan Indonesia secara umum.
“Kami merasa bingung, IUP PT. KSM ini tiba-tiba muncul. Padahal sudah ada moratotium dari pemerintah pusat untuk tidak menerbitkan IUP baru sejak terbitnya UU No. 3 Tahun 2020”. Jelasnya
Putra Daerah Konawe Utara itu menuturkan, selain moratorium pemerintah pusat sejak tahun 2020. Penerbitan IUP PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) di Kecamatan Oheo jelas melanggar RTRW Konawe Utara.
“Dalam RTRW Konawe Utara, Kecamatan Oheo bukan merupakan wilayah pertambangan. Sehingga IUP PT. KSM ini kami duga bermasalah”. Bebernya
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar Kejaksaan Agung RI segera mengambil tindakan terkait keterlibatan bos Lamborgini JY sebagai penerima manfaat dari PT. BSJ serta kepemilikan PT. KSM yang dinilai melanggar RTRW Konawe Utara dan moratorium pemerintah pusat.
“Kami minta Kejagung segera memanggil dan memeriksa bos Lamborgini terkait keterlibatan dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan serta kepemilikan IUP bermasalah di Konawe Utara” tutupnya.
Laporan: Redaksi
