Muarasultra.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengadakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sinergi antar kementerian dalam upaya pemberian sertipikasi hak atas tanah yang berada di atas permukaan air.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlangsungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini tinggal dan beraktivitas di atas perairan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pemberian hak atas tanah di atas air berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tetap menjaga kearifan lokal masyarakat adat,” ujar Nusron.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah integrasi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sebagai bagian dari tata kelola ruang laut yang baik dan terkoordinasi.
Langkah ini diharapkan menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat adat serta memastikan legalitas atas tempat tinggal dan aktivitas ekonomi mereka, khususnya di wilayah pesisir dan perairan.
Laporan : Redaksi
