Berita

Meningkatnya TKA di PT IPIP, KSPN Sultra Desak Kementerian Ketenagakerjaan Bertindak

Muarasultra.com, KONAWE – Maraknya tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan publik. Kehadiran pekerja asing, khususnya pada perusahaan yang melibatkan investasi asing, dinilai semakin menimbulkan keresahan di tengah meningkatnya angka pengangguran masyarakat lokal.

Belum lama ini, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kedatangan sejumlah pekerja asing di Bandara Kolaka. Para pekerja tersebut diduga berasal dari Tiongkok dan akan bekerja di PT IPIP yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kondisi itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sultra. Mereka menilai perusahaan yang beroperasi di daerah seharusnya lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding mendatangkan pekerja dari luar negeri.

“Di tengah meningkatnya angka pengangguran dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, perusahaan semestinya memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Namun kenyataannya, komitmen pemberdayaan masyarakat hanya menjadi janji semata,” ujar Sekretaris KSPN Sultra, Ilham Syaputra Jaya yang akrab disapa Ilham Killing.

Menurutnya, keberadaan TKA di PT IPIP Kolaka tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Ia mempertanyakan legalitas serta status pekerjaan para pekerja asing tersebut.

“Kami mempertanyakan visa yang digunakan para TKA itu. Dari temuan kami selama ini, ada dugaan mereka menggunakan visa kunjungan atau visa liburan. Selain itu, apakah keberadaan mereka sudah diketahui pihak imigrasi? Kemudian, apakah mereka benar-benar tenaga ahli atau hanya pekerja kasar? Karena berdasarkan temuan kami, banyak di antaranya bekerja pada sektor yang sebenarnya bisa dikerjakan tenaga kerja lokal,” tegasnya.

KSPN Sultra secara resmi menyatakan penolakan terhadap masuknya TKA yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja ahli.

Atas persoalan tersebut, KSPN Sultra mendesak sejumlah kementerian dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas, di antaranya:

Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan serta mengambil langkah penghentian kedatangan TKA di Kolaka dan memberikan sanksi ketenagakerjaan kepada PT IPIP.

Mendesak pihak imigrasi untuk memeriksa dokumen seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di PT IPIP Kolaka.

Mendesak Kementerian ESDM untuk memberikan sanksi kepada PT IPIP apabila ditemukan pelanggaran.

Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah daerah setempat agar segera bertindak menyikapi persoalan tersebut.
KSPN Sultra menilai persoalan ini bertentangan dengan semangat kemandirian nasional yang selama ini disuarakan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara harus berdikari dan kedaulatan bangsa tidak boleh diinjak-injak. Kepentingan asing maupun oligarki tidak boleh mengorbankan hak tenaga kerja lokal. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian seluruh perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara,” lanjut Ilham.

Ia juga menegaskan bahwa KSPN Sultra akan terus mengawal persoalan tersebut. Saat ini pihaknya mengaku telah mengirimkan surat kepada kementerian terkait, DPR RI, serta dalam waktu dekat akan menyurati Gubernur Sultra dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara guna meminta dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada langkah nyata dari pemerintah,” tutup Ilham Killing.

Laporan : Redaksi

admin

Recent Posts

LPPN Desak Kejagung Periksa Atto Sakmiwata dalam Kasus Nikel PT CNI, Pencabutan Cekal Jadi Sorotan ‎

Muarasultra.com, JAKARTA – Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut tuntas…

19 menit ago

Jejak Arif Kurniawan di Balik PT Hikari Jeindo, BPK Ungkap Kejanggalan SK IUP Nikel di Konawe Utara

‎Muarasultra.com, JAKARTA - Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel…

1 jam ago

Gerbong Mutasi Polri Bergerak, Kapolda dan Wakapolda Sultra Hingga Dirkrimsus Berganti

Muarasultra.com, KENDARI - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi besar-besar di tubuh…

15 jam ago

Jejak Sidak Gakkum Bongkar Dugaan Transaksi Lahan HPT Oknum PPPK di Abuki

Muarasultra.com, KONAWE – Polemik penguasaan lahan program Perhutanan Sosial di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, memasuki…

15 jam ago

Bapenda Konawe Raih Juara Pertama di Ajang Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026 ‎

Muarasultra.com, KONAWE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe meraih juara pertama dalam Pameran Inovasi…

1 hari ago

Bongkar Narasi ‘Playing Victim’ KTH Peroa: KTH Konawe Tani Mandiri Beberkan Fakta Sosialisasi Resmi di Kantor Lurah Abuki Mustahil Jual Beli Kawasan Hutan

Muarasultra.com, KONAWE – Upaya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri dengan isu jual…

1 hari ago