Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe secara resmi melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja bersama Tenaga Pendukung Penanganan Akses Reforma Agraria untuk tahun anggaran 2026 (Rabu, 15/04).
Dalam agenda tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, Rully Handayani, S.H., M.Kn. menekankan pentingnya integrasi antara penataan aset dan penataan akses.
Melalui penandatanganan ini, para tenaga pendukung memiliki tanggung jawab besar pada pelaksanaan pemetaan sosial yang komprehensif sebagai fondasi awal dalam menentukan arah pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah lokus Reforma Agraria.
Melalui proses pemetaan sosial ini, tenaga pendukung bertanggungjawab untuk mengumpulkan data primer mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi atau bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat tapak.
Data yang dihasilkan dari pemetaan ini nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun strategi pengembangan kapasitas masyarakat.
Melalui penguatan personil di lapangan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe menargetkan terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat Reforma Agraria.
Upaya ini merupakan langkah nyata dalam mentransformasi kepemilikan tanah menjadi modal produktif yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi di wilayah pedesaan.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyampaian pesan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe menekankan pentingnya tanggungjawab selama bertugas di lapangan.
Beliau berharap agar para tenaga pendukung dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta perangkat desa demi kelancaran program pemberdayaan.
Laporan : Redaksi
