Muarasultra.com, BUTON TENGAH – Nama pengusaha asal Surabaya Arif Kurniawan saat ini benar-benar menjadi sorotan publik hingga aparat penegak hukum.
Sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain besar dalam bisnis nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) itu memiliki jejak korporasi hingga ke Pulau Kabaena, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana.
Penelusuran terhadap data perusahaan pada portal Minerba One Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta laporan investigasi organisasi lingkungan Satya Bumi, mengungkap keterkaitan Arif Kurniawan dengan dua perusahaan pertambangan nikel di wilayah tersebut, yakni PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO).
Keterkaitan itu ditelusuri melalui PT Rowan Sukses Investama, perusahaan yang berdasarkan kajian Satya Bumi dipimpin Arif Kurniawan sebagai Direktur Utama sekaligus tercatat sebagai pemegang saham pada kedua perusahaan tambang tersebut.
Data Minerba One yang diperoleh redaksi memperlihatkan PT Rowan Sukses Investama memiliki 20 persen saham di masing-masing perusahaan.
Dua perusahaan, ribuan hektare konsesi
Berdasarkan data pada portal Minerba One, PT Arga Morini Indah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap operasi produksi dengan komoditas nikel.
Perusahaan tersebut tercatat memiliki luas wilayah izin mencapai 2.834,96 hektare. Izin operasinya tercatat berdasarkan Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020, dengan tanggal berlaku 12 Juli 2007 hingga 11 Juli 2027.
Sementara itu, PT Arga Morini Indotama juga tercatat mengantongi IUP operasi produksi komoditas nikel dengan luas wilayah 1.026 hektare.
Izin perusahaan tersebut berlaku sejak 18 Februari 2010 hingga 18 Februari 2030.
Dengan demikian, berdasarkan data kedua perusahaan tersebut, total luas wilayah konsesi yang tercatat mencapai 3.860,96 hektare.
Menariknya, kedua perusahaan memperlihatkan pola komposisi kepemilikan saham yang sama.
PT Rowan Sukses Investama menguasai 20 persen saham, PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 persen, PT Daidan Grup Indonesia sebesar 28 persen, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry sebesar 24 persen.
Struktur tersebut memperlihatkan keterhubungan sejumlah badan usaha dalam kepemilikan perusahaan tambang di Pulau Kabaena.
Satya Bumi ungkap nama Arif Kurniawan
Keterkaitan Arif Kurniawan dengan dua perusahaan tambang tersebut sebelumnya diungkap organisasi lingkungan Satya Bumi melalui laporan investigasi bertajuk Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons, yang dipublikasikan pada 19 Juni 2025.
Dalam laporan itu, Satya Bumi menyebut PT Rowan Sukses Investama sebagai salah satu pemegang saham PT AMI dan PT AMINDO.
Satya Bumi juga mengidentifikasi Arif Kurniawan sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama.
Laporan tersebut turut mengungkap posisi Achmad Fachruz Zaman sebagai pimpinan kedua perusahaan tambang tersebut.
Menurut kajian Satya Bumi, struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan tambang di Kabaena memperlihatkan keterhubungan sejumlah pengusaha dan individu yang memiliki latar belakang jabatan strategis.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah persoalan lingkungan di sekitar wilayah konsesi.
Berdasarkan analisis data deforestasi Hansen yang dipaparkan Satya Bumi, terdapat peringatan deforestasi pada wilayah konsesi PT Arga Morini Indah seluas 506,55 hektare selama periode 2001–2024.
Sementara pada konsesi PT Arga Morini Indotama, peringatan deforestasi tercatat mencapai 194,51 hektare pada periode 2002–2024.
Angka tersebut merupakan temuan peringatan deforestasi berdasarkan analisis yang digunakan Satya Bumi dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut terkait penyebab, lokasi, serta keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan.
Satya Bumi juga menyoroti kerentanan ekologis Kabaena sebagai pulau kecil serta potensi tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kawasan hutan lindung.
Nama Arif juga masuk dalam pengusutan Kejagung
Di tengah terungkapnya jejak bisnis Arif Kurniawan di Kabaena, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013–2025.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, pada konferensi pers Jumat (6/11/2026), mengungkapkan adanya enam perusahaan pertambangan yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan bersama pihak berinisial LEI melalui holding PT DDA.
Keenam perusahaan tersebut yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.
Selain keenam perusahaan ini, Kejagung juga mengungkap keterkaitan Arif Kurniawan dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
Arif merupakan pemilik manfaat dari PT Dua Delapan Resources yang berkaitan dengan pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera, perusahaan tambang nikel yang telah melakukan deforestasi pada hutan lindung di Kabaena, Kabupaten Bombana.
Saeful menyebut Arif Kurniawan sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan pertambangan nikel tersebut.
Dalam konstruksi perkara, penyidik juga mendalami dugaan aktivitas pertambangan yang tetap berjalan setelah berakhirnya izin serta dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah administrasi pengelolaan tambang.
Hingga saat konferensi pers tersebut, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi.
Kejagung juga melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai dari dua lokasi dengan total mencapai Rp11,795 miliar, berikut sejumlah barang bukti elektronik.
Namun, perlu dibedakan bahwa PT Arga Morini Indah dan PT Arga Morini Indotama yang menjadi objek kajian Satya Bumi bukanlah nama yang sama dengan PT Alam Mitra Indah dan PT Alam Mitra Indah Nugraha yang disebut dalam pengungkapan enam perusahaan oleh Kejagung.
Keterkaitan kedua kelompok perusahaan tersebut tidak dapat disamakan tanpa pembuktian lebih lanjut.
Kabaena dan pertanyaan di balik jaringan korporasi
Temuan mengenai struktur kepemilikan saham PT AMI dan PT AMINDO menambah panjang daftar pertanyaan mengenai siapa saja aktor yang berada di balik bisnis pertambangan nikel di Pulau Kabaena.
Bagi Satya Bumi, persoalan pertambangan di pulau kecil bukan semata-mata persoalan perizinan dan investasi, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan, ruang hidup masyarakat pesisir, serta potensi konflik kepentingan dalam tata kelola sumber daya alam.
Organisasi tersebut merekomendasikan audit menyeluruh terhadap seluruh IUP di Kabaena, termasuk izin yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung.
Satya Bumi juga mendorong pemerintah mengevaluasi izin pertambangan PT AMI dan PT AMINDO serta perusahaan lainnya yang beroperasi di pulau tersebut.
Kini, seiring dengan pengusutan jaringan bisnis nikel oleh Kejagung, jejak PT Rowan Sukses Investama dan kepemilikan sahamnya di dua perusahaan tambang Kabaena menjadi salah satu mata rantai yang layak mendapat perhatian lebih jauh.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai struktur kepemilikan, penerima manfaat akhir, aktivitas produksi, kepatuhan lingkungan, serta hubungan bisnis antarkorporasi yang beroperasi di kawasan pulau kecil tersebut.
Apakah keterkaitan korporasi ini juga akan menjadi bagian dari penelusuran penyidik dalam membongkar keseluruhan jaringan bisnis nikel di Sulawesi Tenggara?
Laporan : Febri Nurhuda
