Muarasultra.com, KONAWE – Rapat dengar pendapat (RDP) perihal dugaan pelantikan pejabat tanpa peraturan teknis dan cacat hukum di Kabupaten Konawe akhirnya menuai titik temu.
DPRD Konawe mengeluarkan 4 poin rekomendasi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemda konawe.
Pertama, DPRD Konawe merekomendasikan agar pelantikan di TPA Mataiwoi ditinjau kembali.
Kedua, diknas Konawe diminta untuk melakukan pemetaan ulang terhadap kesesuaian jam mengajar guru agar tidak ada guru yang kehilangan tunjangan sertifikasi.
Ketiga, DPRD Kabupaten konawe merekomendasikan agar guru yang mendapatkan promosi jabatan kepala sekolah memiliki sertifikasi kelulusan CAKEP (Calon Kepala Sekolah).
Keempat, DPRD Konawe meminta peninjauan ulang pertek BKN. DPRD Konawe ingin memastikan kesesuaian Pertek BKN dan jumlah pejabat yang dilantik.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Konawe, H. Ginal Sambari saat diwawancarai awak media ini menegaskan selama proses peninjauan kembali atau PK agar BKPSDM Kabupaten Konawe tidak mengeluarkan SK kepada kepala sekolah yang diberhentikan ataupun yang mendapatkan promosi.
“Jngan dulu ada sertijab selama proses PK ini berlangsung,” ujarnya.
Politisi Golkar Konawe ini menyampaikan apabila dalam proses peninjauan kembali ditemukan kesalahan administrasi ataupun ketidaksesuaian pertek maka DPRD Konawe meminta pembatalan.
“Kalau tidak benar perteknya kita tentu minta agar ini dibatalkan,” ungkapnya.
H. Ginal Sambari pun mengingatkan agar pemda konawe tidak tergesa-gesa melakukan pelantikan. Sebab dampaknya banyak sekolah yang saat ini tidak memiliki kepala sekolah, sebagai contoh SDN 1 Unaaha.
“Kita upayakan setelah libur panjang, jadi tidak boleh dulu ada sertijab atau ada SK sebelum peninjauan ini selesai,” tukasnya.
Untuk diketahui, RDP Pelantikan pejabat di Kabupaten Konawe sore tadi di pimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Ginal Sambari, Wakil ketua Komisi Joni Pisi, Anggota, Jemi S Imran, Christian Tandabio, Ir. Majenuddin, H. Wadio, Selviana.
Hadir pula, Ketua PGRI Konawe Hania Yusran, Kepala BKPSDM Konawe, Asisten III, Kadis Kesehatan, Sekdis Dikbud Konawe serta puluhan KS yang di nonjob.
Laporan : Febri Nurhuda
