Muarasultra.com, KONAWE — Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Jemi Syafrul Imran, S.E., mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara objektif dan proporsional.
Hal tersebut disampaikan Jemi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Konawe bersama para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Konawe, perwakilan penerima manfaat, DPD LIRA Konawe, aparat penegak hukum (APH), serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Menurut Jemi, program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Di sisi lain, kata dia, program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas karena membuka ruang bagi pelaku UMKM, petani, dan peternak lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
“Program ini bukan hanya soal makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai ekonomi program MBG,” ujar Jemi.
Ia mencontohkan, setiap SPPG mempekerjakan sekitar 48 hingga 50 orang. Dengan jumlah SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, program tersebut dinilai telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Setiap SPPG memiliki 48-50 karyawan. Kalau kita kalikan 28 kecamatan, terdapat sekitar 1.400 warga kita yang bekerja. Kalau dikalikan se-Indonesia, tentu ada jutaan masyarakat yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari program ini,” katanya.
Jemi juga menyoroti pembahasan publik mengenai MBG yang menurutnya cenderung lebih banyak menyoroti persoalan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Yang disorot hanya kekurangannya saja, tetapi kita juga jangan sampai melupakan sisi positif dan manfaat dari MBG,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya menghilangkan tujuan utama program dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.
“Mungkin ada anak-anak kita yang tidak suka, tetapi jangan kita lupakan bahwa sangat banyak siswa-siswi kita yang menanti kehadiran MBG di sekolah,” katanya.
Jemi menegaskan, tidak ada program yang langsung berjalan sempurna sejak awal. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk menjadikan berbagai persoalan yang muncul sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama.
“Sempurna tentu tidak. Tetapi kalau ada yang kurang, ayo kita evaluasi dan perbaiki bersama,” tegasnya.
Terkait insiden dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SMAN 20 Konawe, Jemi meminta agar persoalan tersebut tidak diarahkan untuk mencari pihak yang harus dijadikan kambing hitam.
Menurut dia, kejadian tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pengelola SPPG dan yayasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan, mulai dari internal hingga pelaksanaan di lapangan.
“Tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang harus disalahkan. Ini harus menjadi momentum bagi SPPG dan yayasan untuk melakukan perbaikan dari internal, sehingga pelayanan ke depan semakin baik dan peristiwa seperti ini tidak kembali terulang,” pungkasnya.
Jemi berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, baik pemerintah, pengelola SPPG, sekolah, penerima manfaat maupun masyarakat, dapat membangun komunikasi dan pengawasan bersama agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
Laporan : Febri Nurhuda
