Muarasultra.com, KONAWE – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyelesaikan polemik antara pihak BWS Sulawesi IV Kendari dan kelompok tani yang ada di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam RDP itu, sejumlah perwakilan instansi turut hadir. Mulai dari pihak pimpinan DPRD Konawe, Komisi II DPRD Konawe, Polres Konawe, SKPD TPOP Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Kantor BWS IV Kendari, dan PU Konawe.
Turut hadir pihak Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Konawe, Ketahanan Pangan Konawe, Camat Uepai, Kades Ameroro, Kades Humboto, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Ameroro, serta Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Konawe Bersatu.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengatakan pihaknya telah mendengarkan uneg-uneg para petani yang mempersoalkan kekurangan air di sejumlah sawah yang ada di Kecamatan Uepai. Sebagai tindak lanjut, ada dua langkah yang telah dilakukan.
Pertama, melakukan peninjauan di lokasi irigasi Bendungan Ameroro, Kamis (10/4/2025). Di sana, mereka menemukan adanya kerusakan saluran seluler sekunder, dan tersier, serta lumpur dan sedimen di saluran irigasi.
“Kita sudah tinjau lapangan dan menginstruksikan pihak BWS untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi,” katanya, Sabtu (12/4/2025).
Kedua, melakukan RDP dan mempertemukan sejumlah pihak yang berpolemik, termasuk yang bertanggungjawab dalam kegiatan irigasi perairan untuk persawahan petani pada Jumat (11/4/2025).
Dalam RDP, ada sejumlah keputusan yang disepakati bersama-sama. Pertama, tidak ada persoalan antara bangunan ukur ambang lebar yang telah dibangun oleh pihak BWS di Bendungan Ameroro.
Kedua, bangunan itu didirikan bukan untuk menghambat aliran air ke sawah para petani. Melainkan dapat mengontrol laju air sehingga kebutuhan air para petani untuk bisa bersawah tercukupi.
Ketiga, kebutuhan air sudah tercukupi, bahkan berlebih. Di mana, luas lahan petani 203 hektar, sedangkan kebutuhan airnya mencapai 253 liter/detik yang direalisasi 391 liter/detik yang disebabkan oleh kerusakan pada jaringan tersier tersebut.
Terakhir, memerintahkan kepala BWS SIV Kendari, untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan memerintahkan pihak TPOP agar meningkatkan kinerjanya karena fungsi utama mereka.
“Karena tugas mereka adalah menjaga kondisi jaringan irigasi tetap baik, membantu kelancaran pelayanan terhadap pendistribusian air irigasi, terutama para pemakai air,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satker PJPA BWS Sulawesi IV Kendari, Agus Karim Karim, menyebut pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik pada saluran yang rusak. Sebagai langkah nyata dalam memudahkan aktifitas para petani dilakukan penurunan ketinggian palang bangunan ukur ambang lebar dari 70 centimeter menjadi 50 centimeter.
“Sudah kami perbaiki dan airnya sudah mengalir ke sawah petani yang sebelumnya disebut gagal tanam. Kami turunkan dulu untuk sementara waktu, mengingat mendesaknya kebutuhan air bagi petani yang akan memulai masa tanam pertama,” ucap Agus.
Saat ini, lanjut Agus, musim tanam masih berlangsung dan pengaliran masih berlangsung juga. Setelah masa panen nantinya selesai, pihaknya akan melakukan perbaikan saluran tersier dan saluran sekunder yang telah di inventarisasi titik kerusakannya dan pembuatan bangunan box tersier.
“Tujuannya, agar dapat mengatur kebutuhan air para petani sehingga mengalir lancar di persawahan,” pungkasnya.
Terpisah salah satu petani desa Ameroro, Suwardi mengucapakan terima kasih kepada bupati konawe, dprd konawe dan BWS yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat tani desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.
“Terima kasih kepada pak bupati, pak ketua, wakil dan jajaran drpd konawe dan bws. Sawah kami sudah terairi dan siap untuk ditanami,” ujar Suwardi.
Laporan : Febri Nurhuda
