Ampuh Sultra Kembali Beberkan Dugaan Keterlibatan JY Alias Ko John Dalam Kasus PT. BSJ dan PT. PKS Di Kab. Konawe Utara

oleh -36 Dilihat
oleh
Hendro Nilopo.

Muarasultra.com, KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali membeberkan terkait dugaan keterlibatan JY alias Ko John dalam kasus perambahan hutan dan penambangan ilegal PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengungkapkan, bahwa PT. BSJ diduga melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas bukaan 78,36 hektar menggunakan IUP yang sudah mati.

Sedangkan, lanjut Hendro, PT. PKS diduga melakukan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menggunakan IUP siluman dengan luas bukaan 35 hektar.

“Jadi bukaan kawasan hutan kedua perusahaan di Konawe Utara ini kurang lebih 110 hektar. Kegiatan tersebut diduga melibatkan JY”. Ungkap pemuda yang akrab disapa bung Hen kepada media ini, pada Kamis, (19/11/26).

Ia menjelaskan berdasarkan penelusuran tim investigasi Ampuh Sultra, ditemukan nama JY dalam susunan direksi PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai Komisaris.

Sementara, pada PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) berlaku sebagai pengendali sekaligus pemegang saham berdasarkan Akta No. 27 Tahun 2021 yang di terbitkan oleh Notaris Mulyani, SH.,M.Kn di Kabupaten Karawang tanggal 27 Januari 2021.

“Ini membuktikan bahwa Johnson Yaptonaga tidak bisa terlepas dari kasus yang menjerat PT. BSJ dan PT. PKS”. Jelas putra daerah Konawe Utara itu

Lebih jauh, Hendro menerangkan, bahwa PT. PKS harus menanggung denda dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan estimasi sebesar Rp. 868,814 miliar diluar dari penambangan menggunakan IUP siluman.

Sedangkan PT. BSJ harus membayar denda pokok dari Kejaksaan Agung sebesar Rp.50 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan sejak tahun 2013 – tahun 2025. Sedangkan untuk denda bukaan kawasan hutan dari Satgas PKH diduga masih dalam perhitungan.

“Menurut hitungan awam kami, kedua perusahaan ini harus membayar denda hingga triliunan rupiah jika dihitung dari hasil pertambangan menggunakan IUP mati dan IUP siluman serta gabungan denda dari Satgas PKH”. Terangnya

Oleh sebab itu, Hendro Nilopo menilai pentingnya Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga dalam kasus dua perusahaan yang dimaksud.

“Yang kami takutkan, Kejagung hanya fokus pada AK namun melepaskan perhatian mereka dari JY yang notabenenya turut terlibat dalam kasus tersebut”. Bebernya

Terakhir, pihaknya menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 2 pada hari Senin, 23 November nanti guna mengingatkan Kejagung akan adanya pihak lain yang juga butuh perhatian serius dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo di hari Senin depan. Sampai Kejagung memberikan perhatian serius terkait keterlibatan JY dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara”. Tutupnya

 

Laporan: Redaksi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *