Muarasultra.com, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melakukan studi banding dan studi tiru ke Provinsi Denpasar, Bali.
Kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari penanganan sampah serta pelayanan publik digital yang dikelola melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).“
Studi tiru soal penanganan sampah dan studi banding soal pelayanan publik digital yang dikelola melalui MPP oleh Dinas PTSP,” ujar Sahuriyanto, Sabtu (25/10/2025).
Namun, kegiatan tersebut menuai sorotan tajam dari sejumlah aktivis dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sultra, Ali Sabarno, menilai langkah Pemkot Kendari itu sebagai bentuk ketidakpekaan dan pemborosan anggaran publik, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang disebutnya belum stabil.
“Sangat ironis. Saat daerah diterpa isu defisit dan masih menanggung utang ratusan miliar dari tahun sebelumnya, justru pejabat Pemkot Kendari disinyalir berlibur di Bali dengan dalih perjalanan dinas. Ini tindakan yang tidak punya empati terhadap kondisi keuangan daerah maupun masyarakat,” tegas Ali Sabarno, seperti dikutip dari simpulindonesia.com, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Ali, tahun 2025 seharusnya menjadi momentum efisiensi keuangan bagi Pemkot Kendari, mengingat kondisi fiskal daerah masih dibayangi defisit dan utang warisan tahun 2024.
Ali mengungkapkan, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran sebelumnya telah mengakui bahwa pemerintah kota masih menanggung utang sekitar Rp400 miliar, selain defisit anggaran Rp107 miliar pada tahun 2024.
“Ketika daerah sedang efisiensi, justru muncul perilaku hedon pejabat dengan dalih perjalanan kerja. Publik tidak bodoh, masyarakat berhak tahu apakah kegiatan di Bali itu benar-benar produktif atau hanya sekadar wisata terselubung,” tambahnya.
Ali menegaskan, perilaku semacam itu mencerminkan krisis moral birokrasi dan lemahnya tanggung jawab terhadap keuangan publik.
Ia mendesak agar DPRD Kota Kendari dan Inspektorat segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Kami mendesak DPRD untuk tidak diam. Tugas mereka adalah mengawasi, bukan membiarkan anggaran habis untuk perjalanan ke luar daerah tanpa manfaat nyata bagi warga Kota Kendari,” ujarnya dengan nada tegas.
IMALAK Sultra menilai, fenomena seperti ini menjadi bukti nyata gagalnya penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam tata kelola APBD.
“Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat malah berfoya-foya. Ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan moralitas publik,” pungkas Ali.
Sementara itu, tokoh pemuda Sultra Ryan Haryanto juga mengkritik keras kegiatan tersebut. Ia menyebut studi tiru dan studi banding Pemkot Kendari ke Bali lebih menyerupai kegiatan liburan atau ‘healing’ yang dikemas sebagai kegiatan resmi.
Menurutnya, Bali justru tidak layak dijadikan rujukan penanganan sampah, mengingat daerah itu baru saja dilanda banjir bandang besar pada September 2025.
“Kalau alasan studi tiru penanganan sampah di Bali, kemungkinan Pemkot Kendari tidak pernah baca berita atau kurang update informasi nasional,” sindir Ryan.
Ryan yang juga merupakan kader HMI Jakarta menambahkan, banjir bandang di Bali disebabkan oleh penumpukan sampah di sungai-sungai. Hal itu pun diakui langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, saat membuka Urban Social Forum di Denpasar, akhir Agustus lalu.
Agus kala itu menyoroti sungai-sungai di Bali yang kini banyak beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Setiap hari, baru sekitar 20 ton sampah yang berhasil diangkut petugas kebersihan, dan sebagian besar berupa bungkusan kresek berisi sampah rumah tangga.
“Sampah adalah tiga besar masalah kota selain macet dan infrastruktur seperti trotoar dan jalan,” ujar Agus. (Mongabay.co.id).
Sebagai solusi, Pemkot Denpasar telah menganggarkan pembuatan sumur komposter (teba modern) pada APBD Perubahan 2025 dan menambah lebih dari 20 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), meski hasilnya masih belum maksimal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah di Bali masih jauh dari kata tuntas, bahkan TPA terbesar di wilayah itu direncanakan ditutup akhir tahun ini.
Padahal, berbagai regulasi telah diterbitkan, termasuk larangan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah di sumbernya.
Dengan berbagai kondisi tersebut, publik semakin mempertanyakan urgensi dan relevansi perjalanan dinas Pemkot Kendari ke Bali, terutama di tengah tekanan defisit dan kebutuhan efisiensi anggaran daerah.
Laporan : Febri Nurhuda
