Muarasultra.com, Kendari – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyuarakan desakan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra agar segera mengungkap perkembangan penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat, 18 Juli 2025, FAMHI menilai Kejati Sultra terlalu lama menutup-nutupi informasi terkait proses hukum kasus tersebut. Mereka menyebut bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana penanganan hukum dilakukan terhadap kepala daerah yang sedang menjabat.
“Kami mendesak Kejati Sultra untuk tidak berlarut-larut dan segera membuka ke publik perkembangan penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Kolaka Timur,” ujar Koordinator FAMHI Sultra.
FAMHI juga mewanti-wanti agar Kejati Sultra tetap bersikap netral dan profesional dalam penegakan hukum. Mereka mengingatkan agar tidak ada kesan tebang pilih, apalagi jika perkara tersebut melibatkan pejabat publik aktif.
“Jangan sampai publik menilai Kejati Sultra tidak netral. Kami akan terus mengawal dan melakukan aksi jika tidak ada kejelasan hukum dalam waktu dekat ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Sultra belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru kasus tersebut. FAMHI menyatakan akan terus melakukan tekanan melalui jalur aksi maupun advokasi hukum guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan adil.
Laporan : Redaksi
