Muarasultra.com, Jakarta – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinilai lebih dari sekadar kewajiban administratif. Ia adalah wajah nyata pertanggungjawaban kementerian kepada rakyat atas amanah anggaran.
Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan menegaskan, akuntabilitas bukan hanya pelaporan anggaran. Tetapi substansi kinerja dan dampaknya bagi masyarakat.
“SAKIP adalah wujud amanah yang dititipkan rakyat. Harus kita jawab secara transparan dan terukur,” kata Dalu dalam webinar nasional bertema Roadmap Menuju Predikat SAKIP A, Selasa (1/7/2025).
Ia mencontohkan, anggaran Rp4 miliar untuk satu kantor wajib dijawab dengan bukti, relevansi, dan realisasi nyata. “Apakah sesuai rencana? Dipakai untuk apa? Itu semua bagian dari tanggung jawab,” katanya.
Dalu menggambarkan, birokrasi pemerintah seperti tubuh manusia. “Semua organ harus berfungsi, kalau satu diam, sistem lumpuh,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian predikat SAKIP A bukan kerja satu bidang. Tapi gerak serentak satu kementerian.
Senada, Sekjen Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menyebut kepemimpinan aktif sebagai kunci. Ia menilai pemimpin bukan sekadar struktural, tapi teladan dan pengawas.
“Pemimpin yang hanya duduk di meja membuka celah birokrasi yang rawan,” ujarnya. Pudji juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antar-pimpinan, staf, dan mitra eksternal.
Menurutnya, banyak masalah hukum bersumber dari miskomunikasi. Ia menegaskan, niat baik tanpa tindakan konkret tak cukup.
“Kalau tidak ditekan, tidak akan jalan. Yang tidak punya semangat, akan kami beri sanksi,” ucapny.
Webinar diikuti lebih dari 1.000 peserta, termasuk pejabat tinggi ATR/BPN pusat dan daerah. Hadir pula Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan sebagai narasumber.
Acara ini menjadi tonggak pembentukan budaya kerja transparan. Selain itu, akuntabel di lingkungan kementerian.
Laporan : Redaksi
