Proyek Jalan Rujab Bupati Diduga Gunakan Material Tak Sesuai Standar, APBD 5 Miliar Terancam Sia-sia?

Muarasultra.com, KONAWE – Proyek Peningkatan Jalan Oheo, di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe diduga Gunakan Material Tak Sesuai Standar.

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AAP dengan nilai kontrak mencapai Rp5 miliar, bersumber dari APBD Konawe Tahun Anggaran 2026, diduga menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Proyek yang dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, mulai 17 Maret hingga 17 September 2026 tersebut, kini menuai kekhawatiran dari masyarakat setempat.

Pasalnya, material yang digunakan dalam proses peningkatan jalan disebut-sebut tidak memenuhi standar kualitas konstruksi.

Berdasarkan laporan warga setempat, batu split yang digunakan dalam pekerjaan tersebut terlihat bercampur dengan tanah. Tanpa pengerasan.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi daya ikat dan kekuatan struktur jalan, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama setelah proyek selesai dikerjakan.

Tak hanya itu, lapisan pondasi agregat (LPA) yang menjadi komponen penting dalam konstruksi jalan juga diduga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Padahal, kualitas LPA sangat menentukan ketahanan jalan terhadap beban kendaraan dan kondisi cuaca.

Sejumlah warga mengaku khawatir proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut justru tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Kalau materialnya tidak sesuai, pasti cepat rusak. Ini batu campur lumpur nda akan tahan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Terpisah Kabid Bina Marga Dinas PU Konawe, Asmar menyebutkan bahwa material yang terlihat merupakan Lapisan Pondasi Bawah atau LPB.

“Itu masih LPB, bukan LPA. masih dalam tahap pekerjaan,” ujar Asmar.

Ia pun mengatakan bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung diawasi langsung oleh pengawas.

Masyarakat berharap adanya pengawasan ketat dari dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara.

Laporan : Febri Nurhuda