Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Sekretaris KPU Konawe Utara Uddin Yusuf Divonis 5 Tahun 10 Bulan Penjara ‎

Muarasultra.com, KENDARI – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun 10 bulan terhadap terdakwa Uddin Yusuf dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023/2024 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
‎
‎Sidang dengan agenda pembacaan putusan digelar pada Kamis, 6 Juli 2026, sekitar pukul 10.40 WITA. Terdakwa hadir di persidangan didampingi penasihat hukumnya.
‎
‎Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.
‎
‎Selain menjatuhkan pidana badan selama 5 tahun 10 bulan, majelis juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari.
‎
‎Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.482.373.570. Nilai tersebut merupakan sisa kerugian yang harus dipulihkan setelah diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar Rp135 juta. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
‎
‎Perkara ini berawal dari dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada KPU Konawe Utara untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
‎
‎Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
‎
‎Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
‎
‎
‎Laporan : Febri Nurhuda