Site PT Vale di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/HO-PT Vale)
Muarasultra.com, KOLAKA – Komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi perhatian.
Setelah sebelumnya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat lambatnya realisasi investasi dan belum terlihatnya pembangunan konstruksi fasilitas utama, kini PT Vale menargetkan peresmian atau inaugurasi pabrik pemurnian nikel berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa pada Desember 2026.
Target tersebut disampaikan langsung Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto.
Dalam wawancara di program Mining Zone CNBC Indonesia yang dikutip Kamis (19/11/2026), Bernardus atau yang akrab disapa Anto mengungkapkan bahwa perusahaan bersama mitra investasinya tengah memfinalisasi sejumlah aspek teknis dan komersial menjelang inaugurasi fasilitas HPAL tersebut.
”Kalau di Pomalaa kita bicara Pomalaa seperti yang tadi saya sampaikan, kita berencana melakukan inaugurasi itu mungkin di bulan Desember, bulan Desember yang akan datang. Dan setelah inaugurasi tentu saja there’s no turning point, artinya sekali inaugurasi ya itu harus kita jalankan,” ungkap Anto.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan proyek smelter Pomalaa. Sebab, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian ini sebelumnya telah menjadi salah satu catatan serius BPK dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan batuan.
BPK Ungkap Komitmen Investasi Belum Signifikan
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan Tujuan Tertentu Nomor 13/LHP/XVII/05/2024, BPK mengungkap bahwa pelaksanaan komitmen investasi PT Vale di Sulawesi Tenggara belum dilaksanakan secara signifikan.
Temuan tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pemerintah dan PT Vale pada 17 Oktober 2014.
Melalui amandemen tersebut, PT Vale berkomitmen mengembangkan dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berteknologi HPAL di Pomalaa melalui kerja sama dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited.
Pada awalnya, fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi minimal 15.000 ton dalam bentuk Mixed Sulfide Precipitate (MSP). Namun, kapasitas itu kemudian berubah menjadi 40.000 ton berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), lalu meningkat menjadi 120.000 ton dalam dokumen Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW).
BPK juga mencatat adanya perubahan skema investasi dari kerja sama dengan Sumitomo menjadi pembangunan pabrik HPAL melalui usaha patungan dengan Huayou.
Perubahan tersebut telah diajukan melalui permohonan persetujuan program investasi PT Vale berdasarkan Amandemen Kontrak Karya. Namun, hingga dokumen RPSW disetujui Menteri ESDM, permohonan perubahan itu belum memperoleh persetujuan secara khusus.
Persoalan lainnya, PT Vale bersama mitranya memutuskan memindahkan lokasi pembangunan fasilitas HPAL ke kawasan industri Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), yang berada di luar wilayah Kontrak Karya dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale.
Sementara itu, fasilitas Feed Preparation Plant (FPP) tetap direncanakan dibangun di lokasi awal dalam wilayah Kontrak Karya dan PPKH perusahaan.
Target Produksi 2020, BPK Belum Temukan Konstruksi Smelter
Sorotan BPK semakin serius ketika pemeriksaan terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Tahun 2023 menunjukkan kegiatan di Blok Pomalaa masih sebatas eksplorasi.
Padahal, berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Seluruh Wilayah Kontrak Karya (RKSWK) yang telah disetujui Kementerian ESDM, Blok Pomalaa ditargetkan mulai memasuki jadwal produksi pada 2020.
Hasil pemeriksaan fisik dan analisis citra satelit hingga 3 November 2023 juga menunjukkan belum terdapat pembangunan konstruksi fasilitas utama pengolahan dan pemurnian di Blok Pomalaa.
BPK mencatat, berdasarkan keterangan pihak perusahaan, PT Vale saat itu baru melakukan peletakan batu pertama di area konsesi Blok Pomalaa.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan rencana dan komitmen investasi yang telah disepakati dalam Amandemen Kontrak Karya 2014.
Bahkan, dalam ketentuan Kontrak Karya disebutkan bahwa apabila PT Vale gagal memulai atau menyelesaikan kegiatan konstruksi fasilitas HPAL Pomalaa, perusahaan menyetujui untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.
Enam Kewajiban Material Belum Dievaluasi
Tidak hanya menyoroti keterlambatan pembangunan smelter, BPK juga menemukan Kementerian ESDM belum melakukan evaluasi terhadap enam kewajiban material PT Vale menjelang berakhirnya masa Amandemen Kontrak Karya 2014.
Enam kewajiban tersebut menjadi persyaratan penting dalam proses pengajuan kelanjutan operasi perusahaan melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Amandemen Kontrak Karya 2014, perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi dua tahun sebelum berakhirnya persetujuan untuk jangka waktu 10 tahun.
Namun, pemberian kelanjutan operasi harus mempertimbangkan pemenuhan sejumlah kewajiban material, yakni pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, pengutamaan tenaga kerja serta barang dan jasa dalam negeri, luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, investasi, serta pemenuhan persyaratan hukum, administratif, teknis, finansial, dan pengelolaan lingkungan.
BPK mengungkapkan, hingga Desember 2023, Kementerian ESDM belum pernah melakukan penilaian terhadap keenam kewajiban tersebut.
Bahkan, belum dilakukan reviu maupun pembahasan untuk mengidentifikasi kewajiban PT Vale yang berisiko tidak terpenuhi.
Kondisi ini menjadi catatan penting karena evaluasi pemenuhan kewajiban material merupakan bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan kelayakan kelanjutan operasi perusahaan melalui IUPK.
Vale Sebut Kepastian Perpanjangan Izin Jadi Pertimbangan
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga mengungkap keterangan Liaison Officer (LO) PT Vale terkait lambatnya progres pembangunan smelter.
Pihak perusahaan menyampaikan bahwa keterlambatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian disebabkan masih menunggu kepastian keputusan terkait perpanjangan izin.
Bahkan, perusahaan disebut telah menyiapkan skenario terburuk apabila luas wilayah yang diberikan hanya sesuai ketentuan Amandemen Kontrak Karya 2014, yakni sekitar 25.000 hektare.
Dalam kondisi tersebut, PT Vale disebut tidak akan melanjutkan pembangunan smelter karena luas wilayah tersebut dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan bijih untuk memasok tiga smelter yang direncanakan.
BPK turut menemukan bahwa evaluasi dokumen RPSW PT Vale belum berjalan secara memadai. Keterlibatan sejumlah kelompok kerja (Pokja) di lingkungan Kementerian ESDM dinilai belum optimal sesuai tugas dan fungsinya.
Pokja Hukum, misalnya, menyatakan tidak pernah membahas substansi perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK, khususnya terkait Amandemen Kontrak Karya.
Sementara Pokja Pelayanan Usaha Mineral mengaku tidak mengetahui substansi Kontrak Karya maupun amendemennya.
Adapun Pokja Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyatakan tidak terdapat usulan PT Vale mengenai nominasi zona-zona bijih untuk dimasukkan dalam wilayah dengan luas total 25.000 hektare.
Selain itu, BPK menemukan perubahan data sumber daya dan cadangan saprolit maupun limonit yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Termasuk adanya wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan, tetapi tidak direncanakan untuk ditambang.
BPK Ingatkan Risiko Hilangnya Potensi Penerimaan Negara
Atas berbagai persoalan tersebut, BPK menyimpulkan pemerintah belum memperoleh manfaat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam secara optimal, khususnya royalti dari peningkatan kapasitas pabrik di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, serta kegiatan operasi produksi di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah, dan Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Kondisi itu juga berisiko membuat pemerintah tidak memperoleh hasil maksimal dalam proses kelanjutan operasi Kontrak Karya menjadi IUPK.
BPK mengidentifikasi dua faktor utama penyebab persoalan tersebut.
Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dinilai belum optimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi PT Vale sebagaimana diperjanjikan dalam Amandemen Kontrak Karya 2014.
Kedua, PT Vale dinilai tidak segera merealisasikan komitmen investasi yang telah disepakati dalam amandemen tersebut.
Atas temuan itu, Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK kemudian merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba meminta BPKP atau memerintahkan pihak independen lainnya melakukan pemeriksaan menyeluruh atau due diligence terhadap pemenuhan komitmen PT Vale.
Hasil pemeriksaan tersebut direkomendasikan menjadi dasar dalam pemberian perpanjangan IUPK sekaligus memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
Target Desember 2026, Ujian Berikutnya Ada pada Operasional Pabrik
Di tengah catatan pemeriksaan BPK tersebut, PT Vale kini menyatakan proyek HPAL Pomalaa telah memasuki tahapan penting konstruksi, yakni mechanical completion atau penyelesaian mekanis.
Menurut Anto, tahapan tersebut merupakan salah satu tonggak penting sebelum fasilitas memasuki proses commissioning atau pengujian, kemudian dilanjutkan dengan ramping up hingga mencapai kapasitas produksi yang direncanakan.
”Ya, mechanical completion adalah milestone yang cukup penting dalam konstruksi HPAL. Selanjutnya tentu saja ada commissioning, ada ramping up sampai pada titik di mana kemudian pabrik HPAL tadi bisa beroperasi secara penuh,” jelasnya.
Namun, Anto menegaskan bahwa pengoperasian pabrik tidak hanya bergantung pada penyelesaian konstruksi. Perusahaan masih harus memperhitungkan sejumlah faktor teknis dan komersial agar fasilitas tersebut dapat beroperasi secara produktif dan menguntungkan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian perusahaan antara lain tingginya harga sulfur, kepastian pasokan bijih nikel, serta kesiapan infrastruktur energi.
Fluktuasi harga sulfur dan dinamika geopolitik global juga disebut menjadi faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan.
Dengan target inaugurasi pada Desember 2026, pembangunan smelter HPAL Pomalaa kini memasuki fase pembuktian penting.
Bukan sekadar memastikan fasilitas dapat diresmikan, tetapi juga memastikan pabrik benar-benar memasuki tahapan operasional, mampu mencapai kapasitas produksi, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan daerah penghasil.
Catatan BPK menjadi pengingat bahwa komitmen investasi perusahaan tambang tidak cukup hanya tertuang dalam dokumen perjanjian. Pemerintah harus memastikan setiap kewajiban direalisasikan, sementara perusahaan harus membuktikan bahwa investasi yang dijanjikan benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek HPAL Pomalaa bukan hanya diukur dari seremoni peresmian, melainkan dari kepastian operasional, kontribusi penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja lokal, serta manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat Kabupaten Kolaka dan Sulawesi Tenggara.
Laporan : Febri Nurhuda
Muarasultra.com, KONAWE – Malam puncak Pameran Inovasi Daerah (PID) Kabupaten Konawe Tahun 2026 dipastikan berlangsung…
Muarasultra.com, Konawe – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Konawe terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kepastian hukum…
Muarasultra.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan…
Muarasultra.com, KONAWE - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor)…
Muarasultra.com, KONAWE – Stand pameran Kecamatan Padangguni menjadi salah satu pusat perhatian dalam pelaksanaan Pameran…
Muarasultra.com, KONAWE - Ruas jalan Kendari - Konawe tepatnya di Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, terendam…