Berita

Bongkar Narasi ‘Playing Victim’ KTH Peroa: KTH Konawe Tani Mandiri Beberkan Fakta Sosialisasi Resmi di Kantor Lurah Abuki Mustahil Jual Beli Kawasan Hutan

Muarasultra.com, KONAWE – Upaya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri dengan isu jual beli kawasan hutan akhirnya terpatahkan oleh fakta lapangan dan aturan hukum kehutanan.
‎
‎Tudingan yang dilontarkan pihak KTH Peroa terkait adanya perusahaan yang hendak membeli lahan dinilai sebagai upaya memutarbalikkan fakta dan membangun narasi seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan untuk mendiskreditkan proses legalitas yang sedang berjalan.
‎
‎Secara hukum, tuduhan tersebut juga keliru karena kemitraan yang dijalankan KTH Konawe Tani Mandiri justru dilakukan secara terbuka di hadapan pemerintah setempat.
‎
‎Jauh sebelum polemik ini mencuat, KTH Konawe Tani Mandiri bersama mitra resminya, Koperasi Agro Mandiri Indonesia, telah menggelar sosialisasi terbuka mengenai skema pembelian hasil komoditi pertanian pada 9 Juni 2026 lalu. Bertempat di Kantor Lurah Abuki, forum resmi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kelurahan Abuki, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
‎
‎Kehadiran pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat dalam forum bersama Koperasi Agro Mandiri Indonesia tersebut menjadi bukti otentik bahwa kemitraan ini transparan, terukur, dan bukan transaksi gelap di bawah tangan.
‎
‎Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, kegiatan kemitraan usaha pertanian ini juga menjadi jawaban nyata atas visi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menciptakan sentra komoditi ekspor unggulan—antara lain pinang dan porang.
‎
‎Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Konawe yang selama ini telah menyandang predikat sebagai lumbung padi Sulawesi Tenggara (Sultra).
‎
‎Saat ini, usulan Perhutanan Sosial KTH Konawe Tani Mandiri bahkan telah memasuki tahapan sosialisasi dan verifikasi teknis perizinan. Pihak KTH Konawe Tani Mandiri menilai, framing negatif yang dibangun KTH Peroa bertujuan menghambat proses verifikasi yang sudah berjalan sesuai prosedur.
‎
‎Secara yuridis, tuduhan KTH Peroa mengenai adanya perusahaan yang akan membeli lahan Perhutanan Sosial juga bertentangan dengan logika hukum agraria dan kehutanan. Kawasan Perhutanan Sosial merupakan hutan negara yang tidak memiliki alas hak kepemilikan (sertifikat hak milik), sehingga secara hukum mustahil dan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak mana pun.
‎
‎”Secara hukum, bagaimana mungkin terjadi jual beli lahan pada objek yang tidak memiliki alas hak untuk diperjualbelikan? Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial bukanlah hak milik atas tanah,” tegas perwakilan KTH Konawe Tani Mandiri dalam keterangan resminya.
‎
‎Terkait dana sebesar Rp5 juta per anggota serta pembagian rencana kerja pada areal 10 hektare (6,5 hektare untuk produksi masyarakat dan 3,5 hektare untuk kegiatan mitra), KTH Konawe Tani Mandiri menegaskan hal itu murni merupakan uang muka pengadaan bibit porang, modal awal produksi, dan kerja sama operasional.
‎
‎Skema kemitraan antara kelompok tani dengan badan usaha atau koperasi seperti Koperasi Agro Mandiri Indonesia memiliki payung hukum yang jelas, yakni diatur dalam Pasal 206 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Pasal 151 dan 152 Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.
‎
‎Regulasi negara justru mendorong fasilitasi permodalan, pendampingan teknis, dan kepastian pembelian hasil panen (off-taker) agar petani hutan tidak merugi.
‎
‎KTH Konawe Tani Mandiri meminta seluruh pihak tidak membangun opini sepihak yang merusak iklim pemberdayaan ekonomi masyarakat.
‎
‎Mereka menyatakan siap membuka seluruh dokumen berita acara sosialisasi bersama Koperasi Agro Mandiri Indonesia di Kelurahan Abuki, bukti aliran modal bibit porang, hingga peta lokasi untuk diverifikasi secara objektif oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, KPH, dan Balai Perhutanan Sosial.
‎
‎
‎Laporan: Febri Nurhuda

admin

Recent Posts

Bapenda Konawe Raih Juara Pertama di Ajang Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026 ‎

Muarasultra.com, KONAWE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe meraih juara pertama dalam Pameran Inovasi…

14 jam ago

Target Smelter Vale Desember 2026, Bagaimana Nasib Enam Kewajiban Material dalam Kontrak Karya? ‎ ‎

Muarasultra.com, KOLAKA – Komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) dalam pembangunan fasilitas pengolahan…

1 hari ago

Hakuba Music feat Duo Melewe Siap Guncang Panggung Penutupan PID Konawe 2026

Muarasultra.com, KONAWE – Malam puncak Pameran Inovasi Daerah (PID) Kabupaten Konawe Tahun 2026 dipastikan berlangsung…

1 hari ago

Kantah Konawe Gelar Rapat Akhir dan Ekspos Penelitian Lapangan Sengketa Pertanahan ‎

Muarasultra.com, Konawe – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Konawe terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kepastian hukum…

2 hari ago

Pemkab Konawe Raih Penghargaan Perlindungan Pekerja Rentan Terbanyak se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 ‎

Muarasultra.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan…

2 hari ago

Polres Konawe Dalami Dua Perkara Dugaan Kasus Korupsi Dana Desa di Kecamatan Tongauna dan Puriala

Muarasultra.com, KONAWE - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor)…

2 hari ago