Muarasultra.com, KONAWE – Polemik penguasaan lahan program Perhutanan Sosial di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, memasuki babak baru yang berbalik arah. Narasi yang sebelumnya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri terkait tudingan jual beli lahan, kini memicu sorotan balik terhadap rekam jejak pihak yang selama ini tampil paling vokal melempar tudingan.
Alih-alih menjadi korban penyimpangan, aktor di balik KTH Peroa berinisial P—yang diketahui berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—kini disorot tajam atas dugaan praktik transaksi lahan kawasan hutan negara secara ilegal.
Jejak Operasi KRPH dan Gakkum 22 Agustus 2026
Berdasarkan penelusuran fakta lapangan, upaya membangun opini negatif terhadap KTH Konawe Tani Mandiri dinilai sebagai langkah playing victim untuk menutupi jejak pelanggaran kehutanan yang lebih dulu terjadi.
Fakta tersebut merujuk pada operasi penindakan yang dilakukan petugas Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan pada 22 Agustus 2026.
Dalam sidak dan penindakan tersebut, petugas mengamankan sejumlah warga yang kedapatan tengah melakukan aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Abuki.
Kawasan HPT tersebut diketahui belum mengantongi persetujuan maupun izin resmi pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun, saat dimintai keterangan oleh petugas di lokasi sidak, para pekerja dan pihak yang membuka lahan justru memberikan pengakuan mengejutkan: mereka mengklaim telah membeli lokasi tersebut secara sah dari saudara P, yang tercatat sebagai anggota sekaligus figur penggerak di balik KTH Peroa.
Ironi Status Aparatur dan Narasi “Mafia Tanah”
Pengakuan para pembeli lahan di hadapan petugas KRPH dan Gakkum pada Agustus lalu itu menjadi kontradiksi telak dengan pernyataan yang belakangan digulirkan ke ruang publik.
Pihak yang sebelumnya lantang menuntut pemeriksaan aliran dana dan menuding adanya praktik menyerupai mafia tanah di tubuh KTH Konawe Tani Mandiri, justru diduga telah lebih dulu memperjualbelikan kawasan hutan berstatus HPT kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat Abuki. Pasalnya, oknum berinisial P menyandang status sebagai aparatur negara (PPPK) yang seharusnya memahami regulasi serta larangan keras memperjualbelikan atau mengalihkan penguasaan kawasan hutan negara.
Desakan Usut Tuntas dan Evaluasi Status PPPK
Atas rangkaian fakta tersebut, berbagai pihak mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Gakkum KLHK, serta Pemerintah Kabupaten Konawe untuk tidak terjebak pada narasi sepihak yang dibangun untuk mengalihkan isu.
Penegakan hukum diminta dilakukan secara menyeluruh dengan membuka kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun laporan lapangan hasil sidak KRPH dan Gakkum tertanggal 21 Agustus 2026.
Jika terbukti memperjualbelikan kawasan HPT tanpa izin, oknum berinisial P dinilai tidak hanya layak diproses secara pidana kehutanan, tetapi juga harus dievaluasi secara etik dan kepegawaian sebagai aparatur PPPK.
Transparansi atas peristiwa 21 Agustus 2026 tersebut dinilai menjadi kunci untuk menghentikan praktik lempar batu sembunyi tangan, sekaligus memastikan program Perhutanan Sosial di Konawe benar-benar jatuh ke tangan petani penggarap yang taat aturan—bukan menjadi tameng bagi oknum yang memperdagangkan kawasan hutan.
Laporan : Redaksi
Muarasultra.com, KENDARI - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi besar-besar di tubuh…
Muarasultra.com, KONAWE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe meraih juara pertama dalam Pameran Inovasi…
Muarasultra.com, KONAWE – Upaya menyudutkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Konawe Tani Mandiri dengan isu jual…
Muarasultra.com, KOLAKA – Komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) dalam pembangunan fasilitas pengolahan…
Muarasultra.com, KONAWE – Malam puncak Pameran Inovasi Daerah (PID) Kabupaten Konawe Tahun 2026 dipastikan berlangsung…
Muarasultra.com, Konawe – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Konawe terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kepastian hukum…