Kantor BKAD Konut Terbakar Sebelum Penggeledahan Kantor KPUD Konut, Mungkinkah Kebetulan Atau Ada Faktor Lain?

Muarasultra.com, KONAWE UTARA – Sebuah peristiwa kebakaran terjadi di Konawe Utara pada hari Senin (22/9/2025).

Peristiwa ini menuai sorotan publik sebab yang terbakar bukanlah bangunan biasa melainkan Kantor Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Utara.

Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 02.15 dinihari, disaat semua orang tengah terlelap istrahat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini terjadi namun informasi yang dihimpun dari tim damkar Konawe Utara 99 persen dokumen di kantor ini rusak dan hangus terbakar.

“Yang hangus terbakar itu semua berkas yang ada di gudang itu,” ujar kepala Damkar Djasmiddin.

Dihari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita, Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe Utara digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.

Kepala Kejari Konawe, Fachrizal, SH, melalui Kasi Pidsus, Aswar menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan terkait dugaan penyelewengan anggaran dana hibah yang dikelola KPU Konut.

“Kami melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan sejumlah berkas sebagai barang bukti,” ujar Aswar kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Aswar menyebutkan, dasar penggeledahan ini adalah hasil audit Inspektorat Jenderal KPU RI yang menemukan dugaan penyimpangan anggaran di KPU Konut senilai lebih dari Rp1,6 miliar.

Sebagaimana diketahui, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 lalu, KPU Konawe Utara menerima anggaran hibah sebesar Rp45 miliar lebih. Dalam pengelolaannya, muncul indikasi adanya penyalahgunaan anggaran sebesar 1,6 Miliar.

Rentetan dua peristiwa ini memantik kecurigaan dan spekulasi publik, bagaimana tidak gedung tempat penyimpanan laporan keuangan dan aset penting daerah terbakar dihari penggeledahan kantor KPUD Konawe Utara.

Aktivis senior Konawe Utara, Uksal Tepamba, termasuk pihak yang lantang mempertanyakan insiden ini. Ia mengaku bingung sekaligus curiga dengan rentetan kejadian tersebut.

“Siang hari ada penggeledahan KPUD oleh kejaksaan, malamnya kantor BKAD terbakar habis. Semua arsip lenyap. Publik wajar bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” ungkapnya.

Menurut Uksal, dokumen di BKAD bukan sembarang arsip. Di sana tersimpan catatan penting mengenai laporan keuangan daerah, data aset, hingga dokumen yang sangat krusial jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

“Kalau semua arsip hilang dalam semalam, bagaimana nanti pembuktian di kasus-kasus tertentu? Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada yang sengaja dihilangkan?” tambahnya.

Setali tiga uang, Hendrik yang juga aktivis Konut menekankan bahwa fakta urutan kejadian semakin menguatkan kecurigaan publik. Kebakaran BKAD terjadi lebih dulu, baru kemudian di hari yang sama dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Negeri di Kantor KPU Konawe Utara.

Kronologi ini justru melahirkan pertanyaan besar: apakah peristiwa kebakaran berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung?

la menyebut bahwa hilangnya arsip BKAD berarti hilangnya dokumen keuangan, kontrak, laporan aset, dan catatan lain yang bernilai strategis. Tanpa dokumen ini, proses audit, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi lumpuh.

“Kehilangan arsip bukan hanya kehilangan kertas, melainkan kehilangan kontrol publik atas kekayaan daerah,” ujar Hendrik melanasir informasi dari media Indosultra.com.

Hendrik meminta agar Polres Konawe Utara segera melakukan olah TKP secara terbuka, mengundang Laboratorium Forensik Polri, serta mengamankan bukti elektronik, saksi, dan rekaman CCTV yang relevan.

“Diamnya aparat justru melukai kepercayaan publik. Polisi adalah pengayom, bukan penonton. Saat rakyat kehilangan dokumen asetnya, polisi tidak boleh ikut-ikutan diam,” tegas Hendrik dengan nada keras.

Hendrik menyusun tuntutan tegas: (1) Polres harus segera umumkan hasil penyelidikan awal kebakaran; (2) Publikasikan timeline investigasi; (3) Amankan setiap bukti yang tersisa; (4) Panggil saksi kunci; dan (5) Usut secara pidana jika ada unsur kesengajaan. “Kebenaran harus ditunjukkan, bukan disembunyikan,” tandasnya.

Selain aspek hukum, Hendrik menyoroti perlunya pemulihan. la mendesak Pemda segera mencari backup arsip baik di bentuk digital maupun di instansi lain (BPK, BPKP, Kemendagri), lalu menyusun inventaris ulang aset daerah bersama auditor independen. Langkah ini harus paralel dengan proses penyelidikan agar aset rakyat tidak benar-benar hilang.

Informasi lain, Saat penggeledahan berlangsung, Ketua KPU Konut, Abdul Makmur, bersama anggota KPU lainnya yakni Muh Husni Ibrahim, Edison Peokodoh, Naim, dan Eka Dwiastuti berada di kantor. Sementara itu, Sekretaris KPU, Muhammad Haris, diketahui sedang cuti.

Laporan : Febri Nurhuda