Muarasultra.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukan sikap sejatinya. Menyelesaikan aspirasi mahasiswa asal Sultra yang menuntut pembuatan asrama mahasiswa memilih jalur arogan dan terkesan diktator.
Diketahui, Rabu 8 Oktober 2025 Mahasiswa asal Sultra yang sedang menuntut ilmu di Jakarta mencoba menyuarakan aspirasinya. Puluhan Mahasiswa tersebut datang ke Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di Jalan Sumenep, Jakarta pusat meminta jawaban atas janji Gubernur Sultra Andi Sumangerukka yang berencana membangun sebuah asrama Mahasiswa.
Tapi alih alih mendapatkan jawaban atas aspirasi yang mereka bawakan, puluhan Mahasiswa ini dilaporkan ke Polisi atas dugaan memasuki pekarangan dan melakukan pengrusakan.
Aksi pelaporan itu pun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak mulai dari Anggota DPR RI Ridwan Bae, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte termasuk Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra, La Ode Tuangge.
“Itu tindakan pemimpin diktator. Cara cara pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sudah sama Kim Jong-un. Saya mengecam cara cara pemeritah tersebut,” tuturnya.
Tuangge juga menjelaskan bahwa, bukan seperti itu menjawab aspirasi dari adik adik Mahasiswa. “Kan ini pemerintah isinya orang terpelajar, termasuk pemimpinnya kan juga terpelajar. Yang dihadapi juga kan orang terpelajar, Mahasiswa. Maka penyelesaiannya pun harusnya menggunakan cara-cara yang intelek bukan cara tangan besi,” tegasnya.
Tuangge juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut laporan polisi terhadap 80 Mahasiswa yang ditangkap tersebut. “Mereka anak anak kita, adik kita keluarga kita. Santunlah menghadapi mereka jangan arogan. Saya minta cabut laporan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu staf kantor penghubung menyebutkan, pelaporan Mahasiswa Sultra merupakan arahan dari pimpinannya.
“Saya hanya melaksanakan perintah,” ujarnya mengutip pernyataannya saat dikonfirmasi anggota DPD RI La Ode Umar Bonte.
Laporan : Redaksi
