Muarasultra.com, KOLAKA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Tujuan Tertentu nomor 13/LHP/XVII/05/2024 mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI), khususnya terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam laporan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan batuan, BPK menemukan pelaksanaan komitmen investasi PT VI di Sulawesi Tenggara belum dilaksanakan secara signifikan.
Temuan tersebut berkaitan dengan komitmen perusahaan sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pemerintah dan PT VI pada 17 Oktober 2014.
Dalam amandemen tersebut, PT VI berkomitmen mengembangkan dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa melalui kerja sama dengan Sumitomo Metal Mining Co., Limited.
Fasilitas tersebut semula direncanakan memiliki kapasitas produksi minimal 15.000 ton dalam bentuk Mixed Sulfide Precipitate (MSP). Namun, dalam perkembangannya, kapasitas tersebut berubah menjadi 40.000 ton berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), kemudian meningkat menjadi 120.000 ton dalam dokumen Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW).
BPK juga mencatat adanya perubahan skema investasi dari kerja sama dengan Sumitomo menjadi pembangunan pabrik HPAL melalui usaha patungan dengan Huayou.
Perubahan komitmen investasi tersebut tertuang dalam surat permohonan persetujuan program investasi PT VI berdasarkan Amandemen Kontrak Karya. Namun, hingga dokumen RPSW disetujui Menteri ESDM, permohonan perubahan tersebut belum memperoleh persetujuan secara khusus.
Persoalan lainnya, PT VI bersama mitranya memutuskan memindahkan lokasi pembangunan fasilitas HPAL ke kawasan industri Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), yang berada di luar wilayah Kontrak Karya dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT VI.
Sementara itu, fasilitas Feed Preparation Plant (FPP) tetap direncanakan dibangun di lokasi awal yang berada dalam wilayah Kontrak Karya dan PPKH perusahaan.
Target Produksi 2020, BPK Belum Temukan Konstruksi Smelter
BPK mengungkapkan, berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT VI Tahun 2023, kegiatan di Blok Pomalaa masih sebatas eksplorasi.
Padahal, berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Seluruh Wilayah Kontrak Karya (RKSWK) yang telah disetujui Kementerian ESDM, Blok Pomalaa ditargetkan mulai memasuki jadwal produksi pada 2020.
Hasil pemeriksaan fisik dan analisis citra satelit hingga 3 November 2023 juga menunjukkan belum terdapat pembangunan konstruksi fasilitas utama pengolahan dan pemurnian di Blok Pomalaa.
BPK mencatat, berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan, PT VI baru melakukan peletakan batu pertama di area konsesi Blok Pomalaa.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan rencana dan komitmen investasi yang sebelumnya telah disepakati dalam Amandemen Kontrak Karya 2014.
Bahkan, dalam ketentuan Kontrak Karya disebutkan bahwa apabila PT VI gagal memulai atau menyelesaikan kegiatan konstruksi fasilitas HPAL Pomalaa, perusahaan menyetujui untuk melepaskan Blok Pomalaa dan Blok Suasua.
Kementerian ESDM Belum Evaluasi Enam Kewajiban Material
Tidak hanya menyoroti lambatnya realisasi investasi, BPK juga menemukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, belum melakukan evaluasi terhadap enam kewajiban material PT VI menjelang berakhirnya masa Amandemen Kontrak Karya 2014.
Enam kewajiban tersebut menjadi persyaratan penting apabila perusahaan mengajukan kelanjutan operasi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Amandemen Kontrak Karya 2014, perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi dua tahun sebelum berakhirnya persetujuan untuk jangka waktu 10 tahun.
Namun, pemberian kelanjutan operasi tersebut harus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban material perusahaan, meliputi:
1. Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
2. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.
3. Luas wilayah pertambangan.
4. Penerimaan negara.
5. Investasi.
6. Persyaratan hukum, administratif, teknis, finansial, serta pengelolaan lingkungan.
BPK mengungkapkan, hingga Desember 2023, Kementerian ESDM belum pernah melakukan penilaian terhadap enam kewajiban material tersebut.
Selain itu, belum dilakukan reviu maupun pembahasan untuk mengidentifikasi kewajiban PT VI yang berisiko tidak terpenuhi.
Padahal, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan perusahaan untuk memperoleh kelanjutan operasi melalui IUPK.
BPK Soroti Alasan Perusahaan Menunggu Kepastian Perpanjangan Izin
Dalam pemeriksaannya, BPK juga mengungkap hasil diskusi dengan Liaison Officer (LO) PT VI mengenai lambatnya progres pembangunan smelter.
Pihak perusahaan menyampaikan bahwa lambatnya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut disebabkan PT VI masih menunggu kepastian keputusan terkait perpanjangan izin.
Bahkan, perusahaan disebut telah menyiapkan opsi terburuk apabila luas wilayah yang diberikan hanya sesuai dengan ketentuan Amandemen Kontrak Karya 2014, yakni sekitar 25.000 hektare.
Dalam kondisi tersebut, PT VI disebut tidak akan melanjutkan pembangunan smelter dengan alasan luas wilayah tersebut dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan kapasitas produksi bijih untuk memasok tiga smelter yang direncanakan.
BPK turut menyoroti proses evaluasi dokumen RPSW PT VI yang dinilai belum memadai.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, notulensi rapat, evaluasi, serta permintaan keterangan dari sejumlah kelompok kerja (Pokja) menunjukkan belum optimalnya keterlibatan seluruh unsur sesuai tugas dan fungsinya.
Pokja Hukum, misalnya, menyatakan tidak pernah membahas substansi perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK, khususnya terkait Amandemen Kontrak Karya.
Sementara Pokja Pelayanan Usaha Mineral mengaku tidak mengetahui substansi Kontrak Karya maupun amendemennya.
Adapun Pokja Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyatakan tidak terdapat usulan PT VI mengenai nominasi zona-zona bijih untuk dimasukkan dalam wilayah dengan luas total 25.000 hektare.
BPK juga menemukan sejumlah perubahan data sumber daya dan cadangan saprolit maupun limonit yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Termasuk adanya wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan, tetapi tidak direncanakan untuk ditambang.
Selain itu, tidak terdapat penjelasan mengenai luas lahan tambang yang telah dibuka selama PT VI beroperasi.
Negara Berisiko Kehilangan Potensi Penerimaan
Atas berbagai kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum memperoleh manfaat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam, khususnya royalti dari peningkatan kapasitas pabrik di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, serta kegiatan operasi produksi di Blok Bahodopi, Sulawesi Tengah, dan Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Kondisi itu juga menimbulkan risiko pemerintah tidak memperoleh hasil maksimal dari proses kelanjutan operasi Kontrak Karya menjadi IUPK.
BPK mengidentifikasi dua faktor utama penyebab persoalan tersebut.
Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dinilai belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi PT VI sebagaimana diperjanjikan dalam Amandemen Kontrak Karya Tahun 2014.
Kedua, PT VI dinilai tidak segera merealisasikan komitmen investasi yang telah disepakati dalam amandemen tersebut.
Atas temuan itu, Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK Rekomendasikan Due Diligence
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba meminta BPKP atau memerintahkan pihak independen lainnya melakukan *due diligence* terhadap pemenuhan komitmen PT VI sesuai Amandemen Kontrak Karya.
Hasil pemeriksaan menyeluruh tersebut direkomendasikan menjadi dasar dalam pemberian perpanjangan IUPK, sekaligus memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan BPK ini menjadi catatan penting dalam tata kelola pertambangan nasional, khususnya terkait konsistensi pemerintah dalam mengawasi komitmen investasi perusahaan tambang berskala besar.
Sebab, investasi pertambangan tidak semata-mata menyangkut aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus memberikan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan, peningkatan penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
Terpisah, Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Budiawansyah menjelaskan smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) di Pomalaa itu telah memasuki tahap mechanical completion dan proses pembangunannya telah mencapai level 100%.
Budiawansyah menyatakan peresmian dan tahap komisioning smelter HPAL di Blok Pomalaa masih menunggu tahap pengujian akhir.
Itu konteks mechanical completion sudah selesai, sudah 100 %. Mechanical completion di situ adalah sudah selesai secara mekanik proses konstruksinya, tinggal testing commissioning,” kata Budiawansyah dalam taklimat media di Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
“Enggak lama [pengujiannya]. Nanti kalau masalah perayaan kan tinggal kapan kita mau bikin aja, yang penting kan fisiknya tuh siap beroperasi,” tegas dia.
Laporan: Redaksi







