Muarasultra.com, KONAWE – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Konawe, Febri Malaka, S.E., M.M., membantah tudingan menerima dana koordinasi dari perusahaan terkait kegiatan pengawasan dan pengaturan lalu lintas kendaraan operasional perusahaan di sejumlah jalur jalan umum.
Bantahan tersebut disampaikan Febri saat dikonfirmasi melalui wawancara langsung, Senin (16/11/2026), menyusul pemberitaan mengenai dugaan adanya aliran dana dari perusahaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan lalu lintas.
Febri menjelaskan, pembayaran yang dilakukan perusahaan merupakan kewajiban atas penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, seluruh penerimaan tersebut memiliki mekanisme resmi melalui pembayaran elektronik dengan cara ditransfer langsung ke rekening Kas Daerah.
”Pembayaran tersebut merupakan kewajiban perusahaan terkait retribusi parkir tepi jalan umum. Mekanismenya melalui pembayaran elektronik dan langsung masuk ke rekening Kas Daerah, bukan diterima secara pribadi,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kegiatan pengawasan dan pengaturan lalu lintas di jalur operasional perusahaan, Febri menyebut hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam regulasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kegiatan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan melalui kerja sama antara Dishub dan pihak perusahaan dengan melibatkan petugas di lapangan untuk membantu pengawasan serta pengaturan arus kendaraan operasional.
Menanggapi tudingan adanya aliran dana yang disebut-sebut mengarah kepadanya, Febri meminta pihak yang menyampaikan informasi tersebut agar menunjukkan bukti konkret, bukan sekadar asumsi.
”silakan tunjukkan buktinya. Di mana saya menerima atau meminta dana tersebut kepada pihak perusahaan?” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar informasi mengenai dugaan penerimaan dana koordinasi dikonfirmasi langsung kepada perusahaan yang bersangkutan, yakni PT ST Nickel, guna memastikan asal-usul, tujuan, serta mekanisme pembayaran yang sebenarnya.
Secara terpisah, Samsudin turut memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas yang melibatkan masyarakat di tiga titik, yakni Pondidaha, Sampara, dan Abelisawah.
Menurut Samsudin, masyarakat setempat dilibatkan untuk membantu pengawasan dan pengaturan arus kendaraan operasional perusahaan. Pada masing-masing titik, warga yang bertugas juga didampingi oleh petugas Dinas Perhubungan.
Terkait dana operasional bagi masyarakat yang terlibat, Samsudin menyebut pemberian tersebut berasal dari inisiatif pihak perusahaan PT ST Nickel. Ia menegaskan, dana tersebut bukan berdasarkan permintaan maupun penetapan nominal oleh Dinas Perhubungan.
Ia juga menyatakan bahwa pimpinan Dishub tidak pernah mengarahkan atau memerintahkan pihaknya untuk meminta dana operasional kepada perusahaan selama kegiatan pengawasan lalu lintas berlangsung.
Samsudin menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut tidak memiliki jadwal tetap karena menyesuaikan aktivitas perusahaan. Adapun waktu penjagaan biasanya berlangsung mulai pukul pukul 20.30 wita SD 01.00 WITA.
Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut meminta Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe, Irham, agar menunjukkan bukti serta dasar informasi yang digunakan dalam pemberitaan mengenai dugaan aliran dana tersebut.
Permintaan itu terutama berkaitan dengan tudingan yang disebut-sebut melibatkan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Konawe. Menurut pihak tersebut, informasi yang menyangkut dugaan penerimaan dana secara pribadi harus didukung fakta dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak tersebut juga mempertanyakan belum adanya keterangan langsung dari PT ST Nickel sebagai perusahaan yang disebut-sebut memberikan pembayaran. Padahal, konfirmasi kepada perusahaan dinilai penting untuk memastikan asal-usul dana, tujuan pemberian, mekanisme pembayaran, hingga pihak yang menerima dana tersebut.
Menurutnya, pemberitaan mengenai dugaan aliran dana tidak semestinya hanya bertumpu pada satu keterangan atau asumsi tanpa melakukan verifikasi terhadap seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
”Kalau memang ada dugaan seperti yang diberitakan, silakan tunjukkan bukti dan dasar informasinya. Jangan sampai seseorang diberitakan seolah-olah terlibat menerima dana secara pribadi, sementara pihak yang disebut memberikan dana justru belum dimintai keterangan secara langsung,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap produk jurnalistik harus mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan verifikasi, serta memberikan ruang kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
”Jangan sampai kebebasan pers disalahartikan dengan menyampaikan tuduhan tanpa verifikasi yang memadai. Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar, bukan membangun opini yang dapat merugikan atau merusak reputasi seseorang,” lanjutnya.
Pihak yang merasa dirugikan juga meminta agar dilakukan klarifikasi dan perbaikan pemberitaan apabila ditemukan kekeliruan dalam penyampaian informasi.
Apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia berharap persoalan dugaan dana koordinasi tersebut dapat diselesaikan secara profesional melalui klarifikasi dan verifikasi terhadap seluruh pihak terkait, termasuk PT ST Nickel, sehingga asal-usul dan mekanisme pembayaran dapat diketahui secara jelas.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak berlarut-larut akibat informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat pun diharapkan memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut berdasarkan fakta dan keterangan dari seluruh pihak terkait.
Laporan : Redaksi







