Muarasultra.com, KONAWE – Sengketa lahan pertanian berupa sawah seluas kurang lebih 2 hektare di Desa Olo’onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), akhirnya memasuki babak putusan.
Pengadilan Negeri (PN) Unaaha menyatakan gugatan yang diajukan Misraeni terhadap Sarmin tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
Putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2026/PN Unh tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan informasi putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Unaaha, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Selain itu, majelis hakim menghukum penggugat Misraeni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.522.000.
Dalam perkara tersebut, Misraeni bertindak sebagai penggugat, sementara Sarmin, warga Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, menjadi pihak tergugat.
Kuasa hukum tergugat Adv. Marwan, S.H. menyampaikan bahwa dengan adanya putusan tersebut, gugatan Misraeni dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Unaaha.
Adv. Marwan mengungkapkan bahwa perkara sengketa lahan tersebut sebelumnya telah melalui tahapan mediasi yang difasilitasi hakim mediator PN Unaaha.
Namun, upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak membuahkan kesepakatan sehingga perkara berlanjut ke tahapan persidangan.
“Perkara tetap berlanjut karena para pihak, baik penggugat maupun tergugat, tidak menemui kesepakatan damai,” kata Marwan.
Kendati demikian, Adv. Marwan, SH bersama Adv. Sardin, SH optimistis memperjuangkan hak dan kepentingan hukum kliennya.
Salah satu dasar keyakinan tersebut adalah dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipegang Sarmin.
Laporan: Febri Nurhuda
