Muarasultra.com, KOLAKA TIMUR — Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP.
Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kolaka Timur Tahun 2026, PJJ diperpanjang pada 15 hingga 17 September 2026, khususnya bagi satuan pendidikan di Kecamatan Lalolae, Mowewe, dan Tinondo.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan kabut asap yang menyebabkan kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Selama PJJ berlangsung, proses pembelajaran dapat dilaksanakan melalui berbagai platform yang tersedia, seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Learning Management System (LMS), maupun media pembelajaran daring lainnya.
Materi pembelajaran selama masa PJJ diarahkan pada penguatan literasi, numerasi, serta karakter peserta didik.
Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas kedinasan di sekolah dengan menerapkan sistem piket atau pengaturan kehadiran sesuai kebutuhan.
Layanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga tetap disiagakan untuk mendukung penanganan apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian.
Pemerintah daerah juga mengimbau kepada orang tua atau wali murid untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama masa PJJ. Anak-anak diharapkan tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara belum membaik.
Masyarakat yang terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan asap.
Pemkab Kolaka Timur menegaskan bahwa pelaksanaan PJJ tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kualitas udara serta situasi Karhutla di wilayah terdampak.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan risiko gangguan kesehatan pada anak-anak sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi lingkungan yang belum kondusif.
Laporan: Febri Nurhuda
