Muarasultra.com, KUTAI KARTANEGARA — Babak baru penanganan kasus dugaan gratifikasi di sektor pertambangan batu bara kembali bergulir. Pada Kamis, 19 Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara yang berakar dari praktik korupsi perizinan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Penetapan ini menandai langkah progresif KPK dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum dalam kasus korupsi sektor sumber daya alam.
Jejak Kasus Lama yang Kembali Menguat
Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, pada 2017. Kala itu, kasus tersebut menjadi salah satu skandal besar yang membuka praktik “jual beli izin” di sektor pertambangan daerah.
Awalnya, KPK menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana. Namun, dalam setahun terakhir, arah penyidikan berubah signifikan. Penyidik kini mengembangkan konstruksi perkara menjadi dugaan gratifikasi yang dihitung berdasarkan produksi batu bara—yakni sejumlah uang yang diberikan per metrik ton hasil tambang.
Skema ini diduga melibatkan aliran dana sistematis dari perusahaan tambang kepada pihak-pihak tertentu sebagai imbalan atas kemudahan perizinan dan kelangsungan operasional.
Nama-Nama Besar Ikut Terseret
Dalam pengembangan kasus, sejumlah tokoh berpengaruh ikut terseret dalam pusaran penyidikan. Di antaranya Ketua Umum organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno; politikus Ahmad Ali; pengusaha Robert Bonosusatya; serta Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin.
Pada 2025, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah kediaman tokoh tersebut. Dari operasi itu, penyidik menyita ratusan unit kendaraan serta uang tunai bernilai miliaran rupiah—mengindikasikan besarnya skala dugaan praktik gratifikasi yang tengah diusut.
Menguak Pola “Fee Produksi”
Sumber internal penegak hukum menyebutkan, skema gratifikasi berbasis produksi ini diduga menjadi pola umum dalam industri tambang batu bara di daerah. Setiap ton batu bara yang dihasilkan disebut-sebut memiliki “fee” tertentu yang mengalir ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam penerbitan izin maupun pengawasan.
Jika terbukti, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperkuat dugaan adanya tata kelola sumber daya alam yang sarat kepentingan dan korupsi struktural.
Ujian Penegakan Hukum Korporasi
Penetapan tiga perusahaan sebagai tersangka menjadi ujian penting bagi KPK dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selama ini, penanganan kasus korupsi di sektor tambang kerap berfokus pada individu, sementara peran badan usaha belum sepenuhnya tersentuh secara maksimal.
Langkah ini sekaligus memberi sinyal bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada aktor perorangan, tetapi juga menyasar entitas bisnis yang diduga menikmati keuntungan dari praktik ilegal.
Menanti Babak Lanjutan
Hingga kini, KPK belum merinci secara resmi besaran kerugian negara maupun total aliran dana dalam kasus tersebut. Namun, dengan keterlibatan sejumlah korporasi dan tokoh berpengaruh, perkara ini diperkirakan akan terus berkembang dan membuka fakta-fakta baru.
Publik kini menanti sejauh mana KPK mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar, sekaligus membongkar jaringan praktik korupsi yang diduga telah mengakar lama di sektor pertambangan batu bara Indonesia.
Laporan : Redaksi
