Muarasultra.com, KENDARI – Desakan agar Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) mencabut laporan terhadap puluhan mahasiswa di Jakarta terus bergulir.
Kali ini datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra, Andri Darmawan, yang menilai langkah pelaporan itu berlebihan dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.
“Daripada berpolemik dengan anak-anak kita (Mahasiswa), lebih baik Pak Gubernur cabut laporannya. Itu jauh lebih bijak dan mendidik,” kata dia, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, tindakan pelaporan terhadap mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi merupakan bentuk pengerdilan terhadap kebebasan berekspresi.
Ia menilai sangat tidak pantas jika puluhan mahasiswa harus berurusan dengan aparat penegak hukum hanya karena masalah sepele di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta.
“Lucu saja, masa adik-adik kita ini harus bolak-balik ke kantor polisi, diperiksa satu per satu, hanya karena pot bunga yang rusak atau makanan di kulkas yang diambil. Itu bukan persoalan hukum, itu persoalan komunikasi dan empati,” jelasnya.
Andri Darmawan menyampaikan bahwa ada hal yang jauh lebih substansial dan mendesak untuk diselesaikan oleh Gubernur ASR, yakni dugaan korupsi di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta yang sebelumnya sempat digeledah oleh Kejaksaan.
“Kalau mau beresin masalah, ya selesaikan itu dulu Kantor Penghubung yang digeledah karena dugaan korupsi. Jangan justru sibuk memenjarakan mahasiswa yang menuntut janji asrama yang sampai sekarang belum dibangun,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung janji Gubernur ASR yang hingga kini belum terealisasi, yakni pembangunan Asrama Mahasiswa Bumi Anoa di Jakarta, yang sejak lama menjadi aspirasi mahasiswa Sultra di perantauan.
“Nah, itu yang mestinya diurus. Jangan sampai anggaran kantor dihabiskan untuk hal yang tidak penting, sementara mahasiswa kita di Jakarta kesulitan tempat tinggal. Lebih baik uangnya digunakan membantu mereka daripada memproses laporan,” ungkapnya.
Menurutnya, Gubernur ASR seharusnya menunjukkan keteladanan, bukan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah, bukan musuh yang harus dilawan.
“Seorang pemimpin yang bijak itu tidak mudah tersinggung oleh kritik. Kalau mahasiswa turun menyuarakan janji yang belum ditepati, itu artinya mereka peduli. Mestinya diapresiasi, bukan dilaporkan,” tutup dia.
Laporan : Redaksi
