Ilustrasi AI.
Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 yang menyeret PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
PT CNI adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Kali ini, penyidik memeriksa dua saksi dari unsur Bea Cukai dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 16 November 2026.
Melansir Kabar6.com, Kedua saksi tersebut, masing-masing berinisial ARL dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari serta AB dari Kementerian ESDM.
Pemeriksaan dilakukan tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara.
“Pemeriksaan kedua saksi merupakan bagian dari proses pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola komoditas nikel,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT CNI, Derian Sakmiwata, sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.
Penyidik menduga PT CNI melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Perusahaan tersebut juga diduga mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
“Jadi PT CNI melakukan pertambangan tanpa RKAB dan ekspor nikel tanpa memenuhi DMO,” kata Anang beberapa waktu lalu.
Tak hanya aktivitas tambang dan ekspor, penyidik juga mendalami dugaan manipulasi dokumen hasil pengujian kadar nikel agar komoditas tersebut dapat lolos untuk diekspor.
Praktik tersebut diduga melibatkan pemberian suap kepada pejabat Kementerian ESDM guna memuluskan aktivitas pertambangan dan ekspor nikel.
Pengusutan perkara ini menjadi penting untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat yang diduga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penerbitan dokumen pertambangan maupun ekspor.
Sebab, pengungkapan perkara tidak semestinya berhenti pada pengembalian uang sebesar Rp401,6 miliar.
Penyidik masih harus membongkar bagaimana aktivitas pertambangan tanpa RKAB, dugaan pengaturan dokumen kadar nikel, hingga ekspor tanpa pemenuhan DMO dapat berlangsung selama periode tersebut.
Kejagung pun dituntut menelusuri aliran uang, mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima suap, serta memastikan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Laporan: Redaksi
Muarasultra.com, KOLAKA – Pelaksanaan kegiatan pertambangan nikel PT Surya Lintas Gemilang ( PT SLG) di…
Muarasultra.com, KONAWE – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Konawe dan Badan Riset dan…
Muarasultra.com, KONAWE – Rangkaian Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 memasuki hari ketiga dengan…
Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding atas putusan lima tahun penjara…
Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kembali menunjukkan respons proaktif dalam menangani berbagai persoalan…
Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe melalui sinergi lintas bidang antara Seksi Pengendalian dan…