Berita

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Hery Susanto, Terbukti Terima Suap Atur Laporan Terkait Tambang Nikel Salah Satunya PT Toshida Indonesia

Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding atas putusan lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto, dalam perkara korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel.
‎
‎Langkah hukum tersebut ditempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery.
‎
‎Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan permohonan banding telah diajukan pada Rabu (11/11/2026).
‎
‎”Kami juga sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” ujar Anang, Senin (16/11/2026).
‎
‎Menurut Anang, salah satu pertimbangan JPU mengajukan banding karena pihak terdakwa Hery Susanto juga telah lebih dahulu menempuh upaya hukum serupa.
‎
‎Pengajuan banding tersebut menjadi bagian dari proses hukum lanjutan untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama.
‎
‎Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery Susanto dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (5/11/2026).
‎
‎Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
‎
‎Perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan suap ketika Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
‎
‎Berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, Hery terbukti menerima uang tunai sebesar Rp1,65 miliar serta pemberian berupa rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang nilainya sekitar Rp2,2 miliar. Total penerimaan tersebut mencapai Rp3,875 miliar.
‎
‎Pemberian tersebut berkaitan dengan upaya menggerakkan Hery untuk mengatur substansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI agar menguntungkan kepentingan sejumlah perusahaan pertambangan.
‎
‎Bentuk pelanggaran dalam perkara ini tidak sekadar berkaitan dengan penerimaan uang dan aset, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman.
‎
‎Dalam perkara tersebut, Hery terbukti menerima suap untuk mengatur hasil pemeriksaan Ombudsman terkait persoalan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) oleh PT TSHI, yang kemudian berkaitan dengan PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.
‎
‎Pengaturan laporan itu diarahkan agar penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.
‎
‎Selain itu, pengaturan LHP juga berkaitan dengan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River agar dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.
‎
‎Dengan demikian, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan pihak perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
‎
‎Perbuatan itu menjadi persoalan serius karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk memastikan tidak terjadi penyimpangan administrasi dalam tindakan pemerintah.
‎
‎Penerimaan uang dan aset sebagai imbalan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas jabatan dan prinsip independensi lembaga pengawas negara.
‎
‎Sebelum putusan pidana dijatuhkan, Hery juga telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 berdasarkan putusan Majelis Etik Ombudsman RI pada 8 Juni 2026.
‎
‎Majelis Etik menyatakan Hery terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman RI.
‎
‎Dalam perkara pidana tersebut, majelis hakim yang dipimpin Dwi Elyarahma Sulistyowati menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Hery.
‎
‎Selain pidana penjara, Hery juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
‎
‎Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000.
‎
‎Rumah milik Hery yang beralamat di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, turut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
‎
‎Atas putusan tersebut, baik Hery Susanto maupun JPU Kejagung sama-sama mengajukan banding pada 11 November 2026.
‎
‎Adanya upaya hukum tersebut, putusan pengadilan tingkat pertama belum berkekuatan hukum tetap dan proses perkara masih berlanjut pada tingkat banding.
‎

Laporan: Febri Nurhuda

‎

admin

Recent Posts

Usut Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Periksa Bea Cukai dan ESDM

Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas…

2 jam ago

BPK Soroti Sejumlah Persoalan Lingkungan PT SLG di Kolaka ‎

Muarasultra.com, KOLAKA – Pelaksanaan kegiatan pertambangan nikel PT Surya Lintas Gemilang ( PT SLG) di…

2 jam ago

Dorong Kemajuan Daerah, BRIDA Konawe-Bombana Teken PKS Replikasi Inovasi

Muarasultra.com, KONAWE – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Konawe dan Badan Riset dan…

4 jam ago

Tak Hanya Pamer Inovasi, Pemda Konawe Juga Hadirkan Edukasi Hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan

Muarasultra.com, KONAWE – Rangkaian Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 memasuki hari ketiga dengan…

5 jam ago

Kantah Konawe Gelar Klarifikasi Terkait Pengaduan Penerbitan 24 Sertipikat Hak Milik di Desa Polua

Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kembali menunjukkan respons proaktif dalam menangani berbagai persoalan…

10 jam ago

Kantah Konawe Laksanakan Identifikasi Lapang Sengketa Tanah di Desa Awuliti

Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe melalui sinergi lintas bidang antara Seksi Pengendalian dan…

10 jam ago