Peran Forum CSR Konawe Hanya Omon-omon, Minim Aksi, Desa Butuh Aksi Bukan Narasi

Muarasultra.com, Konawe – Kritik terhadap Forum CSR Kabupaten Konawe menguat dari desa-desa yang menilai lembaga itu tak kunjung menunjukkan peran strategisnya. Di tengah banyaknya kebutuhan petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang tak terakomodir APBD, forum yang semestinya menjadi jembatan ke perusahaan itu dinilai tak hadir di lapangan.

Keluhan tersebut muncul karena usulan prioritas desa mulai dari pemberdayaan, sarana pertanian, pelatihan budidaya, peralatan nelayan, hingga infrastruktur ekonomi masih tersisih dari perencanaan anggaran daerah.

Harapan pun beralih ke Forum CSR Konawe, mengingat forum itu dibentuk untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan desa dengan dukungan dunia usaha.

“Namun, hingga saat ini Forum CSR Konawe dinilai masih minim turun ke lapangan dan belum melakukan mekanisme penyerapan aspirasi secara langsung di desa-desa,” tegas Ramadan, Kepala Desa Andeposandu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, pada media ini (28/11/2025).

Keterbatasan fiskal pemerintah daerah membuat banyak program desa tak terdanai. Padahal, kemitraan dengan perusahaan melalui skema CSR dapat menjadi alternatif pembangunan yang lebih cepat dan fleksibel.

CSR bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan yang bisa diarahkan untuk:

Pemberdayaan petani melalui alat pertanian, pelatihan budidaya modern, hingga penguatan akses pasar.

Dukungan bagi nelayan berupa perahu, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage, hingga pelatihan pascapanen.

Program peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan wirausaha, literasi keuangan, pengembangan UMKM, dan teknologi tepat guna.

Penguatan infrastruktur ekonomi desa, termasuk jalan produksi, irigasi kecil, dan kawasan produktif.

“Sayangnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan oleh Forum CSR Konawe karena forum belum secara intensif melakukan pemetaan kebutuhan desa serta dialog langsung dengan pemerintah desa dan BPD,” tambahnya.

Dari tataran pemerintah desa, dorongan agar Forum CSR turun ke lapangan makin menguat. Ketua BPD dari beberapa desa menilai musyawarah CSR dan verifikasi kebutuhan di lapangan perlu segera dijalankan.

“Banyak usulan kami tidak masuk APBD. Harapan kami Forum CSR dapat hadir, mendengar, dan menyalurkan program CSR perusahaan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi,” ujar Eris Saputra, Ketua BPD Uelawu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe.

Mereka menegaskan, CSR seharusnya diarahkan pada program jangka panjang dan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat, sehingga keberadaan forum menjadi penting untuk mengatur kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat desa.

Pemerintah desa mendorong Forum CSR Konawe untuk segera mengambil langkah konkret melalui:

1. Penyerapan aspirasi desa secara resmi dan terjadwal.

2. Pemetaan kebutuhan berbasis data dan kondisi riil.

3. Penghubung usulan desa dengan program CSR perusahaan secara transparan.

4. Penyusunan prioritas program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan peran yang lebih aktif dan terukur, Forum CSR diharapkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan APBD sekaligus motor penggerak pembangunan desa, terutama bagi petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang selama ini terganjal minimnya anggaran. (**)

Laporan : Redaksi