Pemerintah Pusat Tolak Bayar Gaji PNS Daerah! Ini Alasannya

Muarasultra.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan menolak ide agar pemerintah pusat ambil alih pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Alasannya sederhana: kondisi kas negara saat ini rapuh, tak sanggup menanggung beban ekstra yang begitu besar. “Jika sekarang diminta langsung bayar gaji PNS daerah, ya pasti nggak bisa,” tegas Purbaya dalam pernyataannya.

Purbaya menguraikan bahwa skema anggaran nasional sudah dirancang matang, dengan alokasi ketat untuk proyek pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, dan bantuan sosial. Menambahkan tanggungan gaji PNS daerah ke APBN pusat berisiko mengganggu keseimbangan fiskal secara keseluruhan. “Beban keuangan negara sudah cukup menekan. Kalau dipaksa tanggung gaji ASN daerah, APBN bisa jebol dan program prioritas lain terancam terbengkalai,” paparnya.

Selama ini, kewajiban bayar gaji ASN di tingkat daerah memang jadi wewenang pemerintah daerah (Pemda) melalui dana alokasi dari pusat. Tapi, banyak kepala daerah mengeluh soal keterbatasan pendapatan, apalagi dengan isu kenaikan gaji PNS 2025 yang bakal nambah tekanan anggaran. Purbaya menekankan, jalan keluarnya bukan pindah tanggung jawab ke Jakarta, tapi dorong daerah bangun kemandirian fiskal. “Pemda harus pintar gali Pendapatan Asli Daerah (PAD), potong belanja tak perlu, dan kelola dana transfer dengan akuntabel,” sarannya.

“Transfer dana ke daerah justru terus naik, tapi urusan gaji PNS tetep hak Pemda sesuai desentralisasi,” tambahnya. Dengan otonomi anggaran yang ada, pusat cuma berperan jaga agar fiskal daerah tetap sehat, supaya gaji pegawai bisa cair rutin tanpa hambatan.

Sebelumnya, sejumlah gubernur dan bupati sempat usul tambahan transfer fiskal, terutama pasca wacana naik gaji PNS tahun depan. Kenaikan itu diprediksi bikin Pemda miskin fiskal tambah megap-megap. Meski begitu, Purbaya bilang dukungan pusat udah maksimal via Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Nggak bisa seenaknya alihkan beban gaji ke pusat, itu nggak realistis,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya ini jadi pengingat kuat bahwa desentralisasi fiskal bakal dipertahankan. Pusat siap bantu lewat transfer terukur, tapi Pemda harus mandiri urus gaji PNS-nya sendiri. “Kami dukung daerah, tapi bukan ambil alih beban. Belajar mandiri itu kuncinya,” pungkasnya.

Sumber : Radar Nganjuk