Mediasi Warga Puwatu dan PT Carsurin Buntu, Camat dan APH Diduga Tidak Netral

Muarasultra.com, KENDARI – Mediasi antara PT Carsurin Tbk, masyarakat terdampak, dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di Aula Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada Senin (2/6/2025), berakhir ricuh tanpa hasil.

Alih-alih menemukan solusi atas keluhan gangguan bising dan debu akibat aktivitas perusahaan, mediasi ini justru memicu ketegangan akibat dugaan keberpihakan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) kepada pihak perusahaan.

Ketua SBSI Kota Kendari, Iswanto Sugiarto, mengungkapkan bahwa mediasi awalnya berjalan lancar. Namun, suasana memanas ketika Camat Puuwatu dan APH dinilai memihak PT Carsurin.

“Ketika saya meminta surat kuasa direksi dari pihak perusahaan untuk memastikan keabsahan kebijakan, Camat justru mengalihkan pembicaraan dan meminta kami tidak membahas itu. Padahal, surat kuasa itu krusial untuk penyelesaian masalah, “tegas Iswanto.

Konflik semakin meruncing karena ketidaksepakatan antara masyarakat dan PT Carsurin mengenai kompensasi dampak lingkungan. Mediasi ini seharusnya menjadi penutup dari tuntutan yang telah disampaikan masyarakat dalam aksi demonstrasi pada 26 Mei 2025, di mana PT Carsurin meminta waktu tujuh hari untuk memproses solusi.

Namun, Iswanto menilai mediasi ini tidak efektif dan cenderung menjadi alat tekanan terhadap masyarakat.

“Pemerintah seharusnya netral sebagai penengah. Tapi, sikap Camat dan intervensi aparat kepolisian membuat kami merasa didesak. Kami memilih walkout karena mediasi ini tidak membuahkan hasil,” ungkap Iswanto dengan nada kecewa.

Tak puas dengan hasil mediasi, Iswanto menegaskan bahwa SBSI bersama masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi jilid II dalam waktu dekat.

“Kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak hingga tuntutan kami dipenuhi,” ancamnya.

Kericuhan mediasi ini menambah panjang daftar ketegangan antara perusahaan dan warga di Kendari, sekaligus mempertanyakan netralitas pihak berwenang dalam menangani konflik kepentingan.

Hingga berita ini dinaikkan, belum ada pernyataan resmi dari PT Carsurin maupun pemerintah setempat terkait kegagalan mediasi tersebut.

Laporan : Redaksi