KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Bupati Konawe Tekankan Penguatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

Muarasultra.com, KONAWE – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe bersama DPRD Konawe menyepakati hasil konsultasi dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Konawe, Selasa (15/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., dan dihadiri langsung Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T. Selain itu, hadir 24 anggota DPRD Konawe, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Konawe Dr. Ferdinand, S.P., M.H., serta sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Konawe.

Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Konawe, khususnya Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah melaksanakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 secara intensif, konstruktif, dan penuh tanggung jawab.

Menurut Yusran, berbagai pandangan, koreksi, saran, dan masukan yang berkembang selama proses pembahasan merupakan bagian penting dari kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Hal ini penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang kita sepakati benar-benar realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah setelah APBD berjalan.

Penyesuaian tersebut, kata dia, antara lain mencakup perkembangan pendapatan daerah, perubahan alokasi transfer, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, kebutuhan penyesuaian belanja, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

“Perubahan anggaran bukan sekadar menambah atau mengurangi angka. Perubahan ini merupakan instrumen untuk menyesuaikan kembali kapasitas fiskal dengan kebutuhan pembangunan agar APBD lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama, pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp1.628.325.370.600 meningkat menjadi Rp1.750.175.957.667 setelah perubahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan, dari semula Rp348.427.348.196 menjadi Rp351.008.297.699.

Kenaikan PAD tersebut antara lain didukung oleh pendapatan pajak daerah yang meningkat dari Rp221.942.615.027 menjadi Rp228.636.341.763.

Sementara itu, pendapatan transfer meningkat dari Rp1.263.013.474.849 menjadi Rp1.378.887.119.849, atau bertambah sekitar Rp115,87 miliar.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat dari Rp16.884.214.555 menjadi Rp20.280.540.119.

Yusran menegaskan, perubahan struktur pendapatan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan daerah, serta penggalian potensi penerimaan perlu dilakukan secara terukur dan akuntabel.

Namun demikian, upaya meningkatkan pendapatan daerah tetap harus memperhatikan iklim investasi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Di sisi belanja, Bupati menyebut terjadi peningkatan sebesar Rp167.794.409.593.

Menurutnya, penambahan belanja harus diarahkan pada program dan kegiatan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Yusran meminta seluruh perangkat daerah agar anggaran yang telah disepakati benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan berkelanjutan, terutama pelayanan dasar, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Konawe Capai 14,94 Persen

Lebih lanjut, Yusran mengatakan kebijakan anggaran perubahan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Konawe, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Yusran mengungkapkan, berdasarkan data yang baru dirilis Kementerian Dalam Negeri pada 7 September 2026, Kabupaten Konawe masuk dalam jajaran daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik ke empat secara nasional pada kuartal II 2026.

Pertumbuhan ekonomi Konawe tercatat mencapai 14,94 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Konawe pada 2024 yang berada di angka 11,82 persen, kemudian meningkat menjadi 12,28 persen pada 2025.

“Di tahun 2026 pada triwulan kedua, dari 12,28 persen menjadi 14,94 persen. Selisihnya 2,66 persen. Ini sangat baik sekali,” kata Yusran.

Selain pertumbuhan ekonomi, Bupati juga menyoroti perkembangan angka kemiskinan. Menurutnya, angka kemiskinan Konawe pada periode 2024-2025 mengalami penurunan sekitar 0,47 persen.

Yusran berharap tren tersebut dapat terus dipertahankan sehingga pada 2026 angka kemiskinan di Konawe dapat kembali ditekan.

“Tujuan kita hanya dua, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita naik dan angka kemiskinan kita bisa turun. Karena ini merupakan indikator yang selalu diperiksa dan dievaluasi oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Yusran menambahkan, hasil pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah juga telah menyepakati sejumlah asumsi dasar dan target makro pembangunan daerah.

Target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, laju inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Ini adalah target-target kita yang harus kita benahi lagi, sehingga angka kemiskinan kita bisa turun dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi