Kondisi Mental Korban Penganiayaan Oknum Guru di Konsel Terganggu, KPAD Konsel Sesalkan Keputusan PGRI Baito

Muarasultra.com, KONSEL – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Menggelar Rapat bersama di Aula Kantor Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) pada, Sabtu 19 Oktober 2024 lalu.

Rapat tersebut membahas tentang pernyataan sikap dan solidaritas atas kasus Supryani yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak didiknyadidiknya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan keputusan rapat dengan Nomor 420/13/PGRI/10/2024, seluruh kepala sekolah se Kecamatan Baito sepakat untuk melakukan aksi mogok belajar tingkat TK, SD, SMP.

Selain itu, mereka juga menuntut siswa yang bermasalah tersebut dikeluarkan dari sekolah serta meminta kepada seluruh sekolah se Kecamatan Baito untuk tidak menerima siswa tersebut. PGRI Baito juga menuntut agar Supryani dibebaskan.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Asriani, S.Kep Ns menegaskan ia akan tetap berkomitmen mengawal kasus tersebut.

Kata dia, meskipun proses hukum tetap berjalan, hak-hak anak, terutama korban, harus tetap diprioritaskan.

“Kami tidak ingin mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan, karena itu merupakan wewenang aparat penegak hukum. Namun, fokus kami adalah pemenuhan hak anak, terutama korban. Saat ini, kami tengah menangani dampak psikologis korban dan memastikan keinginannya untuk kembali bersekolah,” ujar Asriani pada Kamis (24/10/2024).

Asriani menambahkan bahwa KPAD juga prihatin atas adanya selebaran yang dikeluarkan oleh PGRI Baito yang menyatakan tidak menerima korban dan saksi anak untuk kembali bersekolah di wilayah Kecamatan Baito.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Proses hukum seharusnya tidak menyampingkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa situasi mogok yang terjadi akibat kasus ini bisa berdampak buruk pada kondusifitas proses belajar mengajar di sekolah.

“Anak-anak kita memiliki hak belajar yang harus tetap dijamin, terlepas dari kasus yang sedang berlangsung. Jangan sampai fokus kita pada kasus ini mengabaikan hak anak lainnya,” jelasnya.

Menurut Asriani, korban masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya dan berharap bisa kembali bersekolah di SDN 4 Baito.

“Ketika kami bertemu dengan korban, ia menyatakan keinginan kuat untuk kembali bersekolah dan bermain dengan teman-temannya. Sebagai pemerhati pendidikan, kami harus memfasilitasi keinginan anak ini, jika memang ada jalannya,” tuturnya.

KPAD Konsel berharap agar semua pihak terkait dapat lebih bijak dalam menangani kasus ini dan mengutamakan tugas mereka sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, tanpa mengabaikan hak-hak anak dalam prosesnya.

Sementara itu, Ibu Korban, Nurfitriana saat dihubungi mengatakan, anaknya saat ini sangat trauma atas apa yang menimpanya.

“Saat ini kondisi anak saya trauma luar biasa, dia heran kenapa dibawa kesana kemari, kenapa banyak orang, mentalnya sekarang sangat terganggu, sampai-sampai takut ketemu orang,” ungkapnya.

Ia berharap, kasus tersebut dapat terselesaikan sehingga anaknya dapat bersekolah kembali. “Anak saya masih tujuh tahun, saya ingin anak saya bersekolah kembali dan bermain seperti sediakala,” singkatnya.

Laporan : Redaksi