Kades di Konawe Ikut Orientasi PPPK, Kelalaian DPMD Atau Lemahnya Pengawasan Inspektorat

Muarasultra.com, Konawe – Tatanan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Konawe kembali menunjukkan boroknya.
‎
‎Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap komitmen Bupati Konawe Yusran Akbar dan wakilnya Syamsul Ibrahim yang pernah berjanji untuk memperbaiki sistem birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Konawe.
‎
‎Namun komitmen tinggal komitmen, dua tahun kepemimpinan pasangan Akronim YA-SYAM ini semua janji politik hanyalah nyanyian Nina Bobo bagi anak di kabupaten berjuluk lumbung beras Sultra.
‎
‎Belum reda berita jabatan pelaksana tugas (PLT) sejumlah kepala opd yang melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang masa jabatan PLT.
‎
‎Serta, Pelantikan pejabat eselon III dan IV di TPA Mataiwoi tanpa peraturan teknis yang pada akhirnya dilakukan penataan ulang.
‎
‎Terkini, Sejumlah kepala desa di Kabupaten Konawe diduga mengikuti kegiatan orientasi PPPK yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Konawe di gedung Wekoila.
‎
‎Kabar ini tentu saja langsung menjadi headline disejumlah status media sosial dan pemberitaan. Bagaimana tidak, orientasi yang diperuntukkan bagi PPPK justru disusupi oleh oknum kepala desa.
‎
‎Rangkap jabatan tidak dibenarkan oleh uu nomor 3 tahun 2024 tentang desa, UU manajemen PPPK dan surat edaran kementerian keuangan jelas melarang kepala desa ataupun prangkat menjadi PPPK.
‎
‎Mengapa dilarang, sebab kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kemasyarakatan, sedangkan PPPK terikat kontrak dengan pemerintah, artinya selama kontrak tersebut belum berakhir PPPK tidak dibenarkan untuk mengemban tanggung jawab lain.
‎
‎Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe, Jaswan melalui Kabid Pengembangan SDM, Ultri saat dikonfirmasi tidak mengetahui jika sejumlah peserta orientasi yang ia laksanakan diikuti kepala desa.
‎
‎”Saya juga tidak tahu, karena kami di BKPSDM hanya melaksanakan kegiatan orientasi PPPK. Kalau ada kepala desa yang ikut itu diluar kewenangan kami, karena kami tidak mungkin memverifikasi satu per karena yang ada didata kami itu nama dan instansi mereka,” jelas Ultri, Kamis (30/7/2026).
‎
‎Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Konawe, Erjuna Rasdjan melalui salah satu pejabatnya Yunus menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan agar para kepala desa yang mengikuti tes PPPK dan dinyatakan lulus untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa.
‎
‎”Saat itu kami sudah sampaikan agar mereka memilih mau jadi kepala desa atau PPPK ,” jelasnya.
‎
‎Dan akhirnya sejumlah kepala desa yang lulus PPPK mengundurkan diri dari jabatannya, antara lain Kades Ameroro, Kades Nario Indah, serta dua kepala desa lainnya.
‎
‎”Empat kepala desa mundur dari jabatannya, sedangkan lima kepala desa memilih jabatan kepala desa dan menolak PPPK , yang lain kami tidak ikuti. Yang jelas kami sudah ultimatum untuk memilih salah satunya kalau ini kemudian bermasalah silahkan tanggung sendiri akibatnya,” tegas Yunus.
‎
‎Berdasarkan hasil pengumpulan data sementara, diketahui 21 kepala desa di Kabupaten Konawe lulus PPPK. Dari data ini empat diantaranya mundur dan memilih PPPK , Lima memilih jabatan kepala desa, 12 belum diketahui.
‎
‎DPMD, BKPSDM dan Inspektorat diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat komitmen reformasi birokrasi yang pernah disampaikan oleh Bupati Konawe dan wakil bupati Konawe yang juga pernah menegaskan untuk memilih jabatan kepala desa atau guru kala itu.
‎
‎
‎Laporan : Febri Nurhuda

‎
‎