Berita

Fakta di Balik Tumpang Tindih Klaim Lahan: Prosedur Konawe Tani Mandiri Terbukti Sah, KTH Peroa Diduga Langgar Aturan & Manipulasi Dokumen

“Desakan verifikasi dari satu pihak ternyata menyembunyikan persoalan di prosesnya sendiri. Sementara kelompok lain telah taat aturan sejak awal, muncul dugaan dokumen palsu dan klaim lahan yang tidak sesuai prosedur. Apa yang sebenarnya terjadi di 200 hektar kawasan hutan Konawe ini?”
‎
‎Muarasultra.com, KONAWE – Pemberitaan terkait dugaan tumpang tindih klaim atas 200 hektar kawasan hutan di wilayah Konawe yang belakangan ini beredar, perlu diluruskan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Alih-alih sekadar mendesak verifikasi, data dan dokumen yang ada justru menunjukkan adanya celah pelanggaran prosedur dari salah satu pihak yang menyampaikan desakan tersebut.

‎Berdasarkan penjelasan resmi dari Kelompok Pemangku Hutan (KRPH) Wilayah Abuki, KTH Peroa tidak menjalankan proses verifikasi pengajuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perhutanan Sosial. Padahal, verifikasi adalah langkah wajib yang tidak boleh dilewati.


‎
‎Fakta ini terungkap saat pihak KTH Peroa meminta Kepala KPH Laiwoi untuk menandatangani permohonan izin Perhutanan Sosial — sebuah tindakan yang langsung ditegaskan oleh Kepala KPH Laiwoi agar hanya dilakukan apabila seluruh administrasi dan persyaratan telah dipenuhi secara prosedural.
‎
‎Dugaan Manipulasi Dokumen Muncul
‎
‎Satu hal yang paling mencolok adalah pernyataan Ketua KTH Peroa Amal Ridwan yang mengaku memiliki dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT).
‎
‎Para pihak yang memahami peraturan kehutanan menegaskan: dokumen SKT tidak sah dan tidak dapat diterbitkan untuk kawasan hutan.


‎
‎Klaim atas lahan kawasan hutan dengan dasar SKT mengindikasikan adanya kesalahan mendasar sekaligus dugaan manipulasi dokumen.
‎
‎Pemerintah Keluarga Abuki melalui Lurah Abuki, Muhajir, S.Sos juga telah menerbitkan Surat Keputusan bernomor 19/KL.A/KTH/2026, yang secara resmi mengangkat Saudara Begurdin sebagai ketua KTH Konawe Tani Mandiri — tercantum jelas dalam lampiran Berita Acara Pengangkatan.
‎
‎Hal ini sekaligus membantah tuduhan yang menyebutkan ketua kelompok tani berasal dari luar Kelurahan Abuki.
‎
‎Lebih jauh, petugas KRPH Abuki dan Gakkum menemukan adanya pihak yang mengolah lahan tersebut namun berdomisili di luar wilayah Kelurahan Abuki.
‎
‎Mereka mengaku memperoleh hak atas lahan tersebut dengan cara membeli dari seorang oknum yang berinisial P.
‎
‎Konawe Tani Mandiri: Proses Lengkap & Terverifikasi
‎
‎Berbeda jauh dengan proses yang dijalankan pihak lain, KTH Konawe Tani Mandiri telah melangkah secara tertib administrasi dan prosedur.
‎
‎Pengajuan izin dimulai dari sosialisasi resmi yang disampaikan oleh KRPH Abuki, Ibu Herlina, dan berlanjut dengan pendampingan dari berbagai instansi berwenang, antara lain:
‎
‎- Kementerian Kehutanan Kantor Wilayah Gowa
‎- Tim PSKL Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
‎- Petugas KPH Laiwoi XXII


‎
‎Langkah ini diperkuat dengan inspeksi lapangan yang dilakukan pada 29 Oktober 2026, dihadiri langsung oleh seluruh pengurus dan anggota KTH Konawe Tani Mandiri. Semua langkah didokumentasikan dan berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
‎
‎Penutup
‎
‎Persoalan tumpang tindih klaim lahan di kawasan hutan Konawe ini mengingatkan kita semua: suara paling lantang belum tentu yang paling benar.
‎
‎Kepatuhan pada prosedur, kelengkapan dokumen, dan keterbukaan proses adalah hal yang paling utama dalam pengelolaan kawasan hutan.
‎
‎Semoga fakta-fakta ini menjadi dasar yang jernih bagi semua pihak dalam menyikapi persoalan ini.

‎
‎Laporan : Febri Nurhuda

admin

Recent Posts

Usut Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Periksa Bea Cukai dan ESDM

Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas…

2 jam ago

BPK Soroti Sejumlah Persoalan Lingkungan PT SLG di Kolaka ‎

Muarasultra.com, KOLAKA – Pelaksanaan kegiatan pertambangan nikel PT Surya Lintas Gemilang ( PT SLG) di…

2 jam ago

Dorong Kemajuan Daerah, BRIDA Konawe-Bombana Teken PKS Replikasi Inovasi

Muarasultra.com, KONAWE – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Konawe dan Badan Riset dan…

5 jam ago

Tak Hanya Pamer Inovasi, Pemda Konawe Juga Hadirkan Edukasi Hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan

Muarasultra.com, KONAWE – Rangkaian Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 memasuki hari ketiga dengan…

5 jam ago

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Hery Susanto, Terbukti Terima Suap Atur Laporan Terkait Tambang Nikel Salah Satunya PT Toshida Indonesia

Muarasultra.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding atas putusan lima tahun penjara…

9 jam ago

Kantah Konawe Gelar Klarifikasi Terkait Pengaduan Penerbitan 24 Sertipikat Hak Milik di Desa Polua

Muarasultra.com, KONAWE – Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kembali menunjukkan respons proaktif dalam menangani berbagai persoalan…

10 jam ago